KABAR DPR – Beberapa pekan lagi seluruh umat muslim dunia akan bersama-sama melaksanakan serangkaian ibadah Haji di tanah suci. DPR RI bersama Kementerian Agama pun telah melepas calon Jemaah haji kloter Pertama pada 24 Mei 2023 lalu secara langsung dari beberapa embarkasi.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, untuk menjalankan fungsi pengawasan, di musim haji tahun ini pun DPR RI akan bergerak ke tanah suci. Tak lain untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji termasuk di dalamnya pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia berjalan dengan baik. Baik dari sisi pelayanan transportasi, pemondokan atau penginapan, makanan, sampai pada pelayanan kesehatan jemaah calon haji di tanah suci.
Terkait dengan rencana pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 yang sudah terjadwalkan tersebut, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang merupakan unsur pendukung kedewanan membantu merealisasikan perjalanan tugas Negara tersebut.
Tak berlebihan jika kemudian Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menghubungi Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra, yang notabene merupakan sahabat lamanya. Tujuannya tak lain untuk memastikan ketersediaan seat (kursi) penerbangan dari maskapai berplat merah tersebut.
“Karena teman lama, saya hubungi Dirut Garuda untuk minta tolong dicarikan tiket atau seat untuk Tim Pengawas (Timwas) haji DPR RI beserta sekretariat di dalamnya. Kurang lebih jumlahnya 80 orang, itu terdiri dari anggota Komisi VIII yang membidangi agama, Komisi V yang membidangi masalah transportasi, Komisi IX yang menangani kesehatan, serta Komisi VI DPR yang membidangi BUMN. Tapi saya tegaskan disini ya, kami tidak minta gratis, kami tetap membayar. Karena kami paham sekali Garuda perusahaan Tbk, jangan kan gratis, diskon saja tidak bisa, apalagi ini untuk 80 tiket. Tidak ada kalimat saya yang minta gratis juga,” ungkap Indra, Kamis (15/6/2023).
Meski demikian, lanjut Indra, saat itu bahkan hingga saat ini belum ada kesanggupan atau kepastian dari dirut itu untuk ketersediaan tiket penerbangan dari Garuda.
Oleh karenanya, pihaknya tengah membicarakan atau mendiskusikan kembali untuk mencari solusi terakhir, jika hingga waktu yang ditentukan belum juga ada kepastian dari Garuda. Salah satunya dengan menggunakan maskapai penerbangan lainnya di luar Garuda.
“Kami sih masih berharap bisa menggunakan Garuda yang merupakan maskapai kebanggaan dalam negeri. Namun jika memang tidak ada, kami akan cari jalan keluar. Misalnya dengan menggunakan maskapai lain atau maskapai asing. Sehingga DPR pun akan tetap bisa menjalankan fungsi pengawasan yang diamanahkan undang-undang dengan baik. Sekaligus bisa memastikan jemaah haji Indonesia mendapat pelayanan dengan baik saat menjalankan rukun Islam ke lima tersebut,” tutur Indra.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Dirut PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra, mengungkapkan bahwa pihaknya dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ketersediaan tiket pesawat untuk Tim Pengawas Haji DPR RI beserta tim sekretariatnya untuk perjalanan ke tanah suci.
