KABAR DPR – DPR RI secara resmi menutup Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Dengan berakhirnya masa persidangan, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mempertegas bahwa DPR RI berkomitmen tetap melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN.
Bagi Puan, kedua fungsi tersebut harus diterapkan mengingat pelaksanaan APBN berjalan sesuai dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, yaitu peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Realisasi anggaran hingga Triwulan I ini sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian Pemerintah,” kata Puan kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).
Berdasarkan pada asas cepat, tepat, dan efektif, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan APBN tahun ini juga harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, waspada, dan antisipatif.
Tidak hanya itu, terangnya, pemantauan dan evaluasi APBN dinilai harus responsif terhadap berbagai dinamika yang berpotensi menimbulkan gejolak terhadap perekonomian.
“DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan juga terus memastikan dan mengingatkan Pemerintah agar capaian program yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada realisasi serapan anggaran, melainkan juga manfaat yang langsung dirasakan oleh rakyat,” paparnya.
Di sisi lain, Cucu Proklamator Kemerdekaan Indonesia itu mengungkapkan bahwa DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) juga telah melakukan berbagai rapat, khususnya terhadap isu-isu yang cukup menjadi sorotan.
“Seperti stabilisasi harga dan distribusi kebutuhan bahan pokok serta kesiapan menghadapi arus mudik lebaran, permasalahan pakaian bekas impor (thrifting), dan peningkatan produksi serta produktivitas komoditas pertanian,” tukasnya.
