Jakarta — Presiden RI Prabowo Subianto menaruh perhatian pada dampak konflik di Timur Tengah yang kini merembet ke urusan fiskal dan operasional pemerintahan. Di tengah naiknya harga minyak dunia, Prabowo menyinggung kemungkinan adanya penyesuaian besar, termasuk pengurangan gaji anggota kabinet dan parlemen, sebagai bagian dari langkah penghematan negara.
Dalam pernyataannya, Prabowo memberi contoh kebijakan yang telah diambil Pakistan. Menurut dia, negara tersebut sudah lebih dulu melakukan serangkaian pembatasan untuk menekan beban pengeluaran pemerintah, mulai dari pengurangan penggunaan bahan bakar hingga pembatasan aktivitas kantor.
Penghematan disebut bisa dialihkan untuk kelompok paling rentan
Prabowo menjelaskan bahwa bila penghematan dilakukan secara konsisten, hasilnya dapat diarahkan untuk membantu warga yang paling rentan. Ia menyinggung bahwa di saat situasi global tidak menentu, pemerintah perlu mencari ruang fiskal dari pos-pos yang bisa dipangkas tanpa mengganggu kebutuhan utama masyarakat.
Gagasan itu disampaikan Prabowo dalam konteks melonjaknya harga minyak dunia setelah tertutupnya Selat Hormuz. Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi memicu tekanan lanjutan terhadap ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga langkah antisipatif perlu disiapkan sejak awal.
Pakistan dijadikan contoh pembatasan belanja negara
Prabowo merinci sejumlah kebijakan yang disebut sudah diterapkan Pakistan. Di antaranya, pegawai didorong bekerja dari rumah, penggunaan BBM dipangkas untuk seluruh kementerian, dan 60 persen kendaraan pemerintah diminta tidak dipakai. Selain itu, pemerintah Pakistan juga menghentikan pembelian kendaraan dan mebel untuk seluruh lembaga negara dalam jangka waktu yang belum ditentukan.
Menurut Prabowo, langkah-langkah semacam itu menunjukkan bahwa pemerintah di negara lain juga sedang menyesuaikan diri dengan situasi global yang penuh ketidakpastian. Ia menilai pola semacam ini layak dicermati Indonesia sebagai bahan evaluasi, bukan untuk ditiru mentah-mentah, melainkan sebagai perbandingan dalam menyusun kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi nasional.
Pendidikan tinggi juga diminta ikut menyesuaikan
Selain urusan belanja negara dan efisiensi energi, Prabowo turut menyinggung sektor pendidikan tinggi. Ia mengatakan bahwa lembaga pendidikan tinggi perlu mempertimbangkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring bila situasi mengharuskan adanya penyesuaian operasional.
Prabowo menilai, dalam keadaan tertentu, kebijakan semacam itu bisa membantu menjaga kesinambungan kegiatan tanpa membebani penggunaan energi dan mobilitas secara berlebihan. Karena itu, ia menekankan pentingnya evaluasi yang cermat agar kebijakan penghematan tidak justru mengganggu layanan publik yang penting.
Dalam pandangan Prabowo, tekanan akibat konflik di kawasan Timur Tengah bukan semata urusan diplomasi atau keamanan, melainkan juga soal ketahanan ekonomi dan kemampuan negara menjaga stabilitas pengeluaran. Karena itu, ia mendorong semua pihak untuk mulai menghitung ulang prioritas, termasuk dalam penggunaan BBM, sebelum dampaknya semakin terasa luas.
Atribusi sumber: pernyataan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana disampaikan dalam agenda resmi pemerintah yang dikutip media.
