Di tengah perdebatan soal masa depan blockchain, kritik terhadap XRP kembali mencuat. Kali ini, sorotan datang bukan dari harga atau adopsi pasar, melainkan dari struktur dasarnya yang dinilai belum benar-benar sejalan dengan semangat desentralisasi. Seorang peneliti bernama Bons menilai sejumlah jaringan, termasuk XRPL, Stellar, Hedera, Canton, dan Algorand, masih terlalu dekat dengan model berbasis izin atau permissioned.
Menurut Bons, persoalannya bukan sekadar teknis. Ia melihat ada pola yang sama di balik jaringan-jaringan tersebut, yakni penggunaan mekanisme yang memberi ruang kendali pada pihak tertentu. Dalam pandangannya, hal itu membuat klaim “terdesentralisasi” terdengar lebih lemah jika dibandingkan dengan prinsip dasar yang selama ini melekat pada blockchain publik.
Kritik utama: blockchain yang tidak benar-benar terbuka
Bons menyoroti bahwa beberapa jaringan yang kerap dipandang sebagai bagian dari ekosistem kripto justru masih mengandalkan pendekatan yang menyerupai sistem tertutup. Salah satu aspek yang paling dikritik adalah penggunaan Proof of Authority, sebuah model konsensus yang dinilai tidak memberikan tingkat keterbukaan dan distribusi kekuasaan seperti jaringan blockchain yang sepenuhnya tanpa pusat.
Dalam model seperti ini, validasi transaksi tidak sepenuhnya bertumpu pada partisipasi bebas dari banyak pihak yang setara. Sebaliknya, ada struktur yang lebih terkontrol, sehingga akses dan peran validator bisa lebih mudah diarahkan. Bagi Bons, kondisi itu membuat jaringan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi publik terhadap blockchain yang ideal: terbuka, netral, dan minim kendali terpusat.
Kritik ini menjadi penting karena banyak proyek kripto selama ini membangun narasi besar soal kebebasan jaringan dan hilangnya perantara. Namun, ketika mekanisme inti masih bergantung pada pihak yang dipilih atau direkomendasikan, narasi itu dinilai kehilangan bobot.
UNL dan posisi XRP dalam sorotan
Di antara jaringan yang disorot, XRP mendapat perhatian paling tajam. Bons menilai keberadaan Unique Node List atau UNL menjadi titik utama yang menunjukkan bahwa sistem validasi di jaringan XRP masih berada dalam kerangka berbasis izin. UNL sendiri merupakan daftar validator yang direkomendasikan untuk membantu proses verifikasi transaksi di jaringan tersebut.
Masalahnya, menurut kritik Bons, penggunaan daftar rekomendasi itu membuat validator tidak sepenuhnya berdiri sebagai partisipan independen yang bekerja dalam sistem benar-benar terbuka. Sebaliknya, proses validasi masih dipengaruhi oleh pihak tertentu melalui daftar yang menjadi acuan. Dari sini, ia menyimpulkan bahwa XRP belum lepas dari karakteristik jaringan yang dikendalikan secara lebih terpusat.
Dengan struktur seperti itu, XRP dinilai lebih mirip jaringan tertutup ketimbang jaringan kripto publik yang idealnya bisa diakses dan diverifikasi secara bebas oleh siapa saja. Kritik ini menyentuh inti perdebatan lama dalam dunia blockchain: apakah sebuah jaringan masih bisa disebut terdesentralisasi jika ada daftar validator yang direkomendasikan dan peran tertentu yang tetap dikurasi?
Perdebatan lama soal desentralisasi kembali mengemuka
Isu ini kembali membuka diskusi soal batas antara efisiensi jaringan dan desentralisasi murni. Di satu sisi, sistem berbasis izin atau daftar validator tertentu bisa dianggap membantu menjaga stabilitas dan konsistensi jaringan. Namun di sisi lain, pendekatan tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana sebuah blockchain benar-benar bebas dari pengaruh pusat.
Bagi Bons, jawaban atas pertanyaan itu jelas: jika validator masih harus mengikuti struktur yang direkomendasikan atau dibatasi, maka prinsip blockchain yang seharusnya tanpa pusat kendali belum terpenuhi sepenuhnya. Dalam kerangka itu, XRP dan beberapa jaringan lain yang disebutnya berada di area abu-abu antara blockchain publik dan sistem yang lebih tertutup.
Kritik ini mungkin tidak langsung mengubah posisi XRP di pasar, tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa perdebatan soal desentralisasi belum selesai. Di balik istilah teknis yang terdengar rumit, pertanyaan utamanya tetap sama: siapa yang sebenarnya mengendalikan jaringan, dan seberapa bebas para validator dalam mengambil peran mereka?
