Pendidikan pascasarjana Hubungan Internasional di Universitas Indonesia baru-baru ini mengadakan kuliah tamu yang membahas dinamika karier militer dan profesionalisme prajurit. Acara yang berlangsung pada 4 Maret 2026 tersebut merupakan bagian dari mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan dan dirancang untuk mengajak mahasiswa berdiskusi mendalam perihal tantangan dalam pengembangan karier dan profesionalisme militer di tengah lanskap politik Indonesia yang terus berubah.
Acara diskusi menghadirkan tiga pembicara dengan keahlian berbeda. Dr. Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, mengulas dinamika politik kontemporer dan dampaknya terhadap perjalanan karier prajurit di Indonesia. Beni Sukadis dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia memfokuskan pada kondisi profesionalisme TNI dari masa ke masa. Sementara Yudha Kurniawan dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie memaparkan tantangan struktural yang memengaruhi sistem karier militer.
Fokus diskusi adalah pentingnya memahami berbagai aspek pengelolaan karier militer, mulai dari proses promosi hingga hubungan antara profesionalisme dengan pengawasan sipil. Menurut Dr. Aditya, situasi politik yang bercorak populis sering berpengaruh pada proses penunjukan perwira dan menggeser standar meritokrasi ke arah keputusan yang lebih didasari pada kedekatan personal dan kepentingan politik. Ia menegaskan, praktik seperti ini bisa menyebabkan ketegangan antara nilai profesionalisme dan dinamika politik internal lembaga militer.
Lebih lanjut, Aditya menjelaskan bahwa kecenderungan personalisasi kekuasaan selama kepemimpinan populis menyebabkan proses pengisian posisi di tubuh militer acap kali bergantung pada relasi antara elite politik dan jajaran militer. Hal ini bisa mempersempit ruang pengawasan institusional dari pihak sipil dan menimbulkan potensi tergerusnya mekanisme check dan balance yang selama ini menjadi penopang demokrasi Indonesia.
Akar masalah ini juga membuka perdebatan seputar batas-batas keterlibatan aktor sipil dalam pengelolaan karier petinggi militer. Baik proses promosi sampai posisi Panglima TNI, semua seharusnya didiskusikan secara transparan. Menurut Aditya, sistem politik di banyak negara demokrasi menunjukan ragam mekanisme kontrol sipil. Ada negara yang menekankan peran legislatif, namun beberapa lain menyerahkan otoritas pada cabang eksekutif, bahkan ada pula yang murni menyerahkan pada sistem internal militer sebagaimana kasus di Inggris.
Yudha menyoroti bahwa tidak ada pola universal mengenai hubungan sipil dan militer. Setiap negara memilih desain kebijakan masing-masing dengan tetap komitmen pada prinsip demokrasi, dan Indonesia juga tidak terkecuali.
Sebaliknya, Beni Sukadis menekankan profesionalisme militer hanya akan terbentuk bila dikawal oleh kontrol sipil yang efektif dan demokratis. Profesionalisme, menurutnya, mesti diukur lewat pendidikan, kesejahteraan prajurit, dan sistem persenjataan yang memadai. Ia memaparkan setelah reformasi, Indonesia melakukan pemisahan TNI dan Polri, mengesahkan Undang-Undang Pertahanan serta Undang-Undang TNI yang mempertegas pangkalan militer sebagai alat negara non-politis. Namun Beni juga mengungkapkan bahwa dalam sejumlah penunjukan posisi strategis, terutama Panglima TNI, faktor kedekatan pribadi dengan pemimpin negara tetap menjadi unsur kuat yang sering membayangi prinsip meritokrasi.
Beni bahkan memberi contoh bahwa perpindahan posisi Panglima dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo, keduanya berasal dari Angkatan Darat, menggambarkan bagaimana keputusan penunjukan tetap kental nuansa politik dan tidak selalu mengacu pada pola rotasi antarmatra yang ideal.
Yudha kemudian memperjelas bahwa sistem karier perwira di tubuh TNI juga menghadapi problem struktural. Menurutnya, secara teori, butuh waktu puluhan tahun untuk mencapai posisi Brigjen, namun struktur jabatan yang terbatas dan ketidakseimbangan jumlah perwira menghasilkan bottleneck, sehingga banyak perwira senior menumpuk di jabatan tinggi tanpa kepastian promosi. Permasalahan makin kompleks dengan adanya kendala kualitas SDM sejak perekrutan awal, terbatasnya kapasitas pendidikan militer, hingga minimnya anggaran dan fasilitas pelatihan.
Konsekuensi dari persoalan struktural dan politik ini adalah terhambatnya regenerasi kepemimpinan serta munculnya potensi ketimpangan dalam perjalanan karier militer. Tantangan tersebut menjadi sentral dalam pembahasan kuliah tamu ini, menggugah mahasiswa untuk memahami kerumitan yang timbul dalam pengelolaan hubungan sipil–militer di negara demokrasi seperti Indonesia.
Pembahasan mengenai pengelolaan karier militer tidak terlepas dari isu relevansi dengan situasi politik saat ini, termasuk kekhawatiran terjadinya kemunduran demokrasi dan kembali menguatnya peran militer dalam urusan sipil. Beberapa akademisi menyoroti kecenderungan keterlibatan TNI di ranah non-militer yang menuai kritik publik, namun pada dasarnya hubungan sipil–militer adalah sistem dua arah yang menuntut adanya keseimbangan serta kejelasan batas kewenangan di antara keduanya.
Oleh karena itu, persoalan pola karier dan promosi dalam militer seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari penataan organisasi pertahanan, bukan isu politik praktis. Pengelolaan institusional dan profesionalisme menjadi inti penguatan organisasi militer dan pertahanan nasional. Sistem karier yang adil dan profesional mencerminkan kualitas demokrasi dan kekuatan institusi negara di tengah perubahan zaman.
Dari diskusi lintas disiplin ini, diharapkan muncul refleksi kritis dari generasi muda tentang pentingnya menjaga profesionalisme militer yang sejalan dengan praktek demokrasi. Tantangan pengelolaan sektor keamanan di Indonesia memang kompleks, namun dengan pendekatan institusional yang kuat, reformasi militer akan berjalan ke arah yang lebih baik, menjaga integritas negara dan masa depan demokrasi.
Sumber: Diskusi UI Membahas Profesionalisme Militer Indonesia Dan Pola Karier Perwira TNI
Sumber: Diskusi UI Ungkap Dinamika Karier Militer Indonesia, Dari Regenerasi Hingga Reformasi TNI
