Di tengah sorotan tajam terhadap kasus dana hibah di Jawa Timur, nama Gubernur Khofifah Indar Parawansa ikut terseret dalam arus opini yang kian ramai. Namun, di balik riuh pemberitaan itu, muncul peringatan agar publik tidak buru-buru menyamakan pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kesimpulan akhir. Bagi sebagian pihak, proses hukum tidak boleh langsung dipelintir menjadi vonis politik.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Zulfahmy Wahab, menjadi salah satu yang menyoroti kecenderungan tersebut. Ia menilai, belakangan ada upaya yang memanfaatkan isu dana hibah untuk mendorong kesan negatif terhadap Khofifah. Menurutnya, cara seperti itu bukan hanya merugikan pribadi Khofifah, tetapi juga berpotensi mengacaukan cara publik membaca perkara yang sedang berjalan.
Isu Hukum yang Bergeser Jadi Serangan Opini
Zulfahmy menilai, pemberitaan mengenai pemanggilan Khofifah oleh KPK telah berkembang jauh melampaui konteks awalnya. Alih-alih dipahami sebagai bagian dari proses penyidikan, informasi itu justru memantik gelombang opini yang cenderung menjatuhkan. Dalam pandangannya, situasi semacam ini menunjukkan betapa mudahnya isu hukum berubah menjadi alat pembentuk persepsi.
Ia menegaskan, publik seharusnya tidak mudah terseret pada narasi yang belum tentu sejalan dengan fakta hukum. Khofifah, kata Zulfahmy, selama ini dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam pemerintahan dan politik, termasuk kiprahnya di tingkat nasional. Karena itu, mengaitkan dirinya dengan dugaan yang belum terbukti secara hukum dianggapnya sebagai langkah yang tidak adil dan tidak sehat bagi iklim demokrasi.
Zulfahmy juga mengingatkan bahwa dalam perkara dana hibah ini bukan hanya nama Khofifah yang disebut. Sejumlah tokoh lain, termasuk Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan Abdul Halim Iskandar yang pernah menjabat Menteri Desa, juga berada dalam pusaran perhatian publik. Namun, menurutnya, sorotan paling keras justru mengarah ke Khofifah karena posisinya sebagai figur yang sangat dikenal di Jawa Timur dan di tingkat nasional.
Khofifah Dinilai Jadi Sasaran Paling Mudah Diserang
Dalam penilaian Zulfahmy, besarnya atensi terhadap Khofifah tidak sepenuhnya lepas dari faktor popularitas. Ia menyebut, posisi Khofifah sebagai tokoh utama Nahdlatul Ulama sekaligus kepala daerah yang punya pengaruh luas membuat namanya paling mudah dijadikan sasaran ketika sebuah kasus mulai memanas di ruang publik.
Ia bahkan melihat adanya kesan sistematis dalam cara isu ini bergulir. Menurutnya, bukan tidak mungkin ada pihak yang terganggu dengan posisi dan potensi politik Khofifah, sehingga muncul dorongan untuk melemahkan citra yang selama ini telah dibangun. Zulfahmy tidak berbicara dalam kerangka pembelaan buta, tetapi lebih menekankan pentingnya kehati-hatian agar opini tidak mendahului bukti.
Di titik ini, ia meminta masyarakat menjaga jarak dari provokasi. Bagi Zulfahmy, seorang pemimpin tidak semestinya langsung dihakimi hanya karena namanya masuk dalam pemberitaan soal pemeriksaan atau pemanggilan lembaga penegak hukum. Ia menilai, ruang publik sering kali terlalu cepat mengubah dugaan menjadi kesimpulan, padahal proses hukum masih berjalan.
Gerindra Jatim Minta KPK Tetap Objektif
Meski menyoroti derasnya opini yang menyeret Khofifah, Zulfahmy tetap menyatakan keyakinannya terhadap KPK. Ia percaya lembaga antirasuah itu akan bekerja secara profesional, independen, dan objektif dalam menangani dugaan korupsi dana hibah di Jawa Timur. Menurutnya, proses penyidikan harus dibiarkan berjalan tanpa intervensi kepentingan politik dari pihak mana pun.
Zulfahmy juga menegaskan bahwa integritas Khofifah tidak semestinya diragukan begitu saja. Ia menyebut Khofifah memiliki kapasitas, pengalaman, dan kekuatan moral untuk menghadapi tekanan yang muncul dari situasi seperti ini. Dalam pandangannya, serangan terhadap karakter justru akan kehilangan tenaga jika dijawab dengan transparansi dan kerja nyata.
Atribusi sumber pemberitaan ini merujuk pada pernyataan Gerindra Jatim yang menilai ada upaya menyudutkan Khofifah dalam isu dana hibah, serta keterangan Wakil Ketua Gerindra Jatim yang menyebut ada pihak berupaya menekan citranya. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, pesan utama yang ingin disampaikan Zulfahmy sederhana: pemanggilan bukan putusan, dan opini publik sebaiknya tidak melampaui fakta yang belum teruji.
