BNPP RI dan MPR RI membahas penguatan pembangunan kawasan perbatasan Kabupaten Natuna, termasuk kebutuhan dasar, ekonomi masyarakat, hingga aspek pertahanan dan pengawasan wilayah. Pembahasan itu berlangsung dalam kunjungan kerja Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran, dengan paparan dari Sekretaris BNPP RI Makhruzi Rahman.
Makhruzi memaparkan sejumlah program strategis pembangunan di kawasan perbatasan Natuna. Program tersebut antara lain pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Cemaga Utara, Kecamatan Bunguran Selatan, pelatihan vokasi melalui UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Natuna, pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II, serta rehabilitasi dan renovasi sejumlah sekolah.
Ia menegaskan bahwa program-program tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan di kawasan perbatasan berjalan terpadu, baik melalui pemenuhan kebutuhan dasar maupun penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Forum koordinasi bahas target aksi 2026
Paparan itu disampaikan dalam pertemuan di Kantor Bupati Natuna yang menjadi forum koordinasi antarlembaga. Forum tersebut membahas target dan capaian rencana aksi kementerian/lembaga mitra Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan di Kabupaten Natuna Tahun 2026.
Dalam pemenuhan kebutuhan perumahan, BNPP RI menyampaikan capaian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di kawasan perbatasan Kabupaten Natuna. Berdasarkan hasil verifikasi, sebanyak 150 unit rumah dinyatakan lolos untuk mendapatkan program tersebut.
BNPP RI juga menyarankan agar jumlah penerima manfaat BSPS di Kabupaten Natuna dapat ditingkatkan pada Tahun Anggaran 2027.
Selain kebutuhan dasar, program pembangunan Natuna juga mencakup pembangunan pengaman pantai pulau terluar, layanan angkutan barang perintis rute Pelabuhan Lampa-Ranai, serta pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Komoditas yang disebut antara lain kelapa sawit, aneka palma, kelapa, dan padi.
Penguatan ekonomi masyarakat turut dipetakan BNPP RI melalui fasilitasi, pembinaan, dan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di sektor kemaritiman, ada rencana pembuatan dan pemutakhiran Peta Laut Natuna pada sejumlah segmen yang berbatasan dengan Vietnam.
Isu pertahanan, Serasan, dan pemekaran kecamatan
Dalam aspek pertahanan dan pengawasan wilayah, penggantian radar Satuan Radar (Satrad) 201 menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam pemetaan program kementerian/lembaga di Kabupaten Natuna.
Forum tersebut juga membahas pengelolaan Pulau Serasan sebagai bagian dari kawasan perbatasan Kabupaten Natuna. Di pulau itu terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan yang menjadi salah satu infrastruktur strategis dalam pengelolaan perbatasan di wilayah Kepulauan Riau.
Untuk rencana pengelolaan Serasan periode 2027-2029, BNPP RI mengidentifikasi kebutuhan seperti pengembangan trayek kapal penumpang rute Natuna-Serasan-Sematan, pengelolaan Pulau Kepala di Kecamatan Serasan Timur sebagai destinasi wisata, pembangunan bandara di Pulau Serasan, serta penanaman dan pengelolaan tanaman aren di sekitar Pantai Sisi.
“Untuk Serasan, kami juga mengidentifikasi sejumlah kebutuhan yang berkaitan dengan konektivitas, pengembangan potensi pulau terluar, pariwisata, dan penguatan ekonomi masyarakat yang akan menjadi bagian dari usulan pengelolaan kawasan ke depan,” kata Makhruzi.
Selain program pembangunan, BNPP RI turut menyampaikan isu usulan pembentukan kecamatan pemekaran di Kabupaten Natuna. Dua wilayah yang diusulkan yakni Kecamatan Sungai Ulu sebagai pemekaran dari Kecamatan Bunguran Timur dan Kecamatan Bunguran Barat Daya sebagai pemekaran dari Kecamatan Bunguran Barat.
Pandangan Ketua MPR soal kawasan perbatasan
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk melihat kondisi kawasan perbatasan secara langsung. Menurutnya, pembangunan perbatasan perlu memperhatikan aspek pertahanan dan keamanan sekaligus pemenuhan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat.
“Dipilihnya Natuna adalah karena ini adalah bagian dari daerah perbatasan dan berbatasan langsung dengan sejumlah negara sekaligus. Ini menjadi satu kawasan yang sangat strategis bagi kita,” ucap Muzani.
Ia menyampaikan pembangunan kawasan perbatasan perlu dilakukan secara menyeluruh karena masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut merupakan bagian penting dari keberadaan negara di kawasan terluar.
“Daerah perbatasan itu dalam pandangan kami, bukan hanya dijaga secara keamanan dan pertahanannya, tetapi juga dari sisi kemakmuran. Masyarakat yang ada di daerah tersebut harus tetap dijaga,” ucapnya.
Muzani juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat, khususnya nelayan. Ia menyebut sarana transportasi, dermaga, jembatan, hingga fasilitas penyimpanan hasil tangkapan sebagai kebutuhan yang perlu mendapat perhatian.
“Kemudian ada beberapa hal lagi, misalnya perlu ada support terhadap sarana transportasi seperti dermaga, jembatan, dan cold storage di daerah-daerah nelayan, perkampungan-perkampungan nelayan,” kata Muzani.
