Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai kebijakan subsidi energi dapat menghambat percepatan transisi energi karena membuat harga energi berbasis fosil menjadi lebih murah dibandingkan biaya produksinya. Ia mengatakan kondisi itu membuat masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya terdorong beralih ke sumber energi yang lebih bersih.
Dalam sebuah forum di Jakarta, Rabu, Eddy menyebut masalah utama terletak pada subsidi yang membuat energi fosil menjadi artificially cheap. “Problem kita adalah subsidi. Padahal energi fosil artificially cheap, karena subsidinya besar,” ujar Eddy.
Ia mencontohkan harga Pertalite yang saat ini berada di kisaran Rp10.000 per liter, sementara biaya produksinya mencapai sekitar Rp16.100 per liter. Selisih tersebut ditanggung pemerintah melalui mekanisme subsidi.
Selain BBM, Eddy juga menyoroti subsidi LPG 3 kilogram. Menurut dia, biaya penyediaan LPG bersubsidi itu mencapai sekitar Rp56.000 per tabung, sedangkan harga yang dibayar masyarakat sekitar Rp20.000–Rp25.000 per tabung.
Penataan subsidi untuk dorong transisi energi
Eddy menilai pemerintah perlu melakukan penyesuaian besaran atau right sizing serta ketepatan sasaran subsidi atau right targeting. Menurut dia, langkah itu dapat menghasilkan penghematan anggaran yang sebagian bisa dialihkan untuk mendukung program transisi energi.
“Kalau kita bisa lakukan right sizing dan right targeting dari subsidi itu, tentu ada sebagian penghematan yang bisa kita gunakan untuk membiayai transisi energi yang ada sekarang,” katanya.
Dia menilai penataan subsidi secara tepat sasaran perlu menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Sebab, kebijakan subsidi turut mempengaruhi struktur harga energi dan minat investasi pada energi terbarukan.
Eddy juga menuturkan bahwa percepatan transisi energi membutuhkan perubahan kebijakan secara menyeluruh, termasuk menciptakan struktur harga energi yang dapat mendorong penggunaan sumber energi terbarukan. Di sisi lain, transisi energi disebutnya memerlukan investasi besar.
Kebutuhan investasi dan target bauran energi
Menurut Eddy, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang dapat menarik partisipasi sektor swasta dan investor untuk membangun infrastruktur energi terbarukan. Ia menyebut Indonesia membutuhkan investasi sekitar 180 miliar dolar AS untuk menjalankan agenda transisi energi hingga 2034, termasuk pengembangan pembangkit energi terbarukan dan infrastruktur pendukungnya.
Kebutuhan tersebut, lanjut dia, belum termasuk investasi untuk pengembangan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang diperkirakan membutuhkan tambahan dana sekitar 100 miliar dolar AS.
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Eddy menyebut pemerintah menargetkan pembangunan hampir 70 GW pembangkit listrik baru hingga 2034, dengan sekitar 52 GW berasal dari energi terbarukan, termasuk sistem penyimpanan energi baterai.
Dengan tambahan kapasitas itu, bauran energi terbarukan Indonesia diperkirakan meningkat dari sekitar 17 persen saat ini menjadi hampir 30 persen pada 2034 dan 40 persen pada 2040.
