Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengusulkan pemberian insentif bagi masyarakat untuk mendorong pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap di rumah, gedung komersial, kawasan industri, hotel, dan bangunan lainnya. Usulan itu disampaikan sebagai bagian dari pengembangan PLTS 100 gigawatt (GW).
Menurut Eddy, pemanfaatan atap bangunan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kebutuhan pembebasan lahan dalam pengembangan energi surya. Ia menilai isu lahan merupakan kendala besar yang perlu diantisipasi sejak awal.
“Jangan lupa, salah satu kendala terbesar yang akan kita hadapi dalam pengembangan PLTS 100 GW adalah pembebasan lahan. Lahan bukan merupakan hal yang sederhana untuk dibebaskan,” ujar Eddy dalam seminar yang diselenggarakan WRI Indonesia, di Jakarta, Rabu.
Eddy menjelaskan, pemerintah dapat mengurangi kebutuhan pembebasan lahan dengan mendorong pemanfaatan atap bangunan untuk pemasangan PLTS. Dengan skema itu, pembangunan pembangkit tidak perlu bergantung pada pengadaan lahan baru.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha yang memasang panel surya di atap. Menurut dia, kebijakan tersebut bisa diterapkan di rumah, bangunan komersial, kawasan industri, hotel, serta gedung lainnya.
Selain soal lahan, Eddy menilai skema PLTS atap dapat membantu mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebab, investasi pemasangan PLTS dapat dilakukan oleh masyarakat dan pelaku usaha.
“(PLTS atap) dapat mengurangi beban APBN. Agar kita bisa melakukan itu dibiayai oleh masyarakat. Dan masyarakat bisa mendapatkan manfaat sepenuhnya dari pengembangan PLTS surya atap itu,” ujarnya.
Dalam paparannya, Eddy menyebut bahwa dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pemerintah menargetkan pembangunan hampir 70 GW pembangkit listrik baru hingga 2034. Dari jumlah itu, sekitar 52 GW berasal dari energi terbarukan, termasuk sistem penyimpanan energi baterai.
Dengan tambahan kapasitas tersebut, bauran energi terbarukan Indonesia diperkirakan meningkat dari sekitar 17 persen saat ini menjadi hampir 30 persen pada 2034 dan 40 persen pada 2040.
