Sidang Praperadilan Yaqut Dibuka, KPK Absen dan Persoalan Kuota Haji Tambahan Kembali Disorot

Jakarta — Sidang praperadilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali menarik perhatian publik. Bukan hanya karena status hukum yang sedang diuji, tetapi juga karena perkara ini menyangkut kebijakan sensitif: pembagian kuota haji tambahan yang kini menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kehadiran Yaqut menjadi sorotan, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi selaku termohon justru tidak hadir. Absennya KPK membuat hakim tunggal menunda persidangan hingga 3 Maret 2026. Penundaan ini menambah panjang daftar proses hukum yang kini harus dihadapi Yaqut untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka.

Perkara ini tidak sekadar soal prosedur hukum. Di baliknya ada pertarungan tafsir mengenai kebijakan, kewenangan, dan alasan di balik penerbitan aturan pembagian kuota haji tambahan yang kini dipersoalkan penyidik.

KPK Absen, Sidang Harus Mundur

Sidang praperadilan yang digelar di PN Jakarta Selatan tidak bisa berjalan seperti rencana awal karena pihak KPK tidak hadir. Menurut penjelasan yang beredar dalam persidangan, tim Biro Hukum KPK sedang menangani empat sidang praperadilan lain secara bersamaan.

Akibat ketidakhadiran termohon, hakim tunggal memutuskan menunda agenda sidang. Penundaan ini membuat pemeriksaan permohonan Yaqut belum bisa masuk ke pokok perkara, padahal sidang praperadilan biasanya menjadi ruang cepat untuk menguji tindakan penyidik, termasuk sah tidaknya penetapan tersangka.

Dalam konteks ini, kehadiran termohon menjadi krusial. Tanpa jawaban dan pembelaan dari KPK, pemeriksaan terhadap dalil-dalil yang diajukan pihak Yaqut tidak dapat langsung dilanjutkan. Itulah sebabnya sidang baru dijadwalkan kembali pada 3 Maret 2026.

Yaqut: Kebijakan Dibuat Demi Keselamatan Jemaah

Di hadapan sidang, Yaqut menegaskan bahwa latar belakang penerbitan peraturan menteri terkait pembagian kuota haji tambahan bukan untuk kepentingan lain, melainkan untuk menjaga keselamatan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ia menilai kebijakan tersebut lahir dari pertimbangan perlindungan terhadap jamaah, bukan dari niat melanggar hukum.

Pernyataan itu menjadi salah satu garis pembelaan utama dalam permohonan praperadilan. Yaqut seolah ingin menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil saat menjabat tidak bisa dipisahkan dari situasi lapangan dan kebutuhan teknis penyelenggaraan ibadah haji.

Ia juga menyampaikan pesan yang lebih luas: kasus yang menimpanya jangan sampai membuat para pemimpin takut mengambil kebijakan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pandangannya, pejabat publik semestinya tetap berani bertindak selama tujuan kebijakannya jelas dan berorientasi pada kepentingan umum.

Versi KPK dan Pokok Sengketa yang Dipersoalkan

Di sisi lain, KPK membantah alasan yang disampaikan Yaqut mengenai pembagian kuota tambahan demi keselamatan jemaah. Lembaga antirasuah itu menilai pembagian kuota tersebut tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dari sinilah perkara ini berkembang menjadi dugaan korupsi yang menyeret nama eks Menteri Agama itu bersama staf khususnya.

Dalam proses penyidikan, KPK juga telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyitaan itu menjadi bagian dari upaya penyidik menguatkan konstruksi perkara yang disebut-sebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp1 triliun.

Melalui praperadilan, Yaqut berupaya menguji prosedur yang ditempuh KPK sejak tahap penyidikan. Langkah ini sekaligus menjadi cara untuk menantang dasar penetapan status tersangka yang kini disematkan kepadanya. Pengacaranya, Mellisa Anggraini, menegaskan adanya dugaan kesalahan prosedur dalam proses penyidikan yang menjadi alasan utama permohonan diajukan.

Dengan sidang yang kembali ditunda, sengketa ini belum bergerak ke tahap pembuktian yang lebih substantif. Namun satu hal sudah terlihat jelas: perkara kuota haji tambahan tidak lagi berdiri sebagai isu administratif semata, melainkan telah berubah menjadi pertempuran hukum yang mempertaruhkan legitimasi kebijakan, cara penyidikan, dan nasib hukum seorang mantan menteri.