KABAR DPR – Polri melibatkan sejumlah lembaga anti terorisme dalam proses rekrutmen calon anggota. Dua lembaga tersebut, ialah Densus 88 Antiteror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa langkah tersebut diambil untuk mencegah paham radikal di tubuh Polri.
“Polri ingin mereka yang masuk Akpol, Bintara, dan Tamtama, tidak terpapar paham radikal dan perilaku menyimpang, dan intoleran” ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Kamis (20/4).
Menurutnya, peserta rekrutmen dari jalur Tamtama, Bintara dan Akpol akan melewati pengecekan karakter, kepribadian dan mental para peserta.
Dia menyebutkan jika nantinya proses rekrutmen akan menggunakan alat milik Densus 88 yang bisa mendeteksi paham radikal. Metode tersebut akan berbentuk kuesioner fisik dan CAT (computer assisted translation).
Dalam prosesnya, kepolisian juga akan bertukar informasi dengan BNPT terkait penyebaran paham radikalisme.
“Nanti akan dikaji terlebih dahulu tools yang dimiliki oleh Densus dan dilakukan demo sebelum diterapkan dalam tahapan seleksi,” ucap dia.
“Dalam rangka deteksi dini perilaku radikalisme dan intoleransi calon anggota Polri, kita akan bentuk tim khusus untuk pembahasan lebih lanjut,” tambahnya.
