JAKARTA, KABARDPR.COM- Lembaga Kajian Perkumpulan The Victor Center menyebut sepanjang perhelatan Pemilihan Umum 2024 Febuari lalu, terdapat banyak indikasi pelbagai pejabat BUMN melakukan pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang dengan mengunakan fasilitas negara untuk menyerang pemerintah.
Ketua Perkumpulan The Victor Center Matiur Saragi mengatakan, bahwa selama perhelatan dalam kontestasi pemilihan calon anggota legislatif terlebih pemilihan calon presiden dan wakil kami mengikuti dan mencermati beberapa pemberitaan yang terindikasi melakukan pelanggaran etika dengan narasi-narasi yang bisa dikualifikasi merendahkan jabatan presiden.
“Hal ini dibuktikan dimana masih terdapat sejumlah komisaris yang menduduki jabatan diberbagai grup BUMN juga langsung atau tidak terindikasi melakukan pelanggaran etika dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan untuk menyerang kehormatan dan kewibawaan pemerintah”,-ungkap Matiur Saragih
Menurutnya, dengan berlakunya Surat Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-560/S.MBU/10/2023 Tanggal 27 Oktober 2023 Perihal Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
Menurutnya, kehidupan berdemokrasi perlu dijaga serta memastikan sirkulasi pergantian kekuasaan berakhir dengan baik, untuk itu melakukan reshuffle kabinet dan Menteri Badan Usaha Milik Negara segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengganti para komisaris yang berada didalam grup Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
“Kami mendesak Presiden Joko Widodo agar segera melakukan reshuffle kabinet dan Menteri Badan Usaha Milik Negara segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham guna mengganti komisaris yang berada didalam grup Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia”, -ucap Matiur Saragih
Lanjut, Dan apabila para pejabat terkait cukup beretika, maka sebaiknya pihak terkait mundur secara terhormat.
Lebih jauh ia mengatakan, Saatnya kita kembali gaungkan clean government & clean corporate yang meletakkan etika dan etos kerja guna melanjutkan pembangunan bangsa dan negara.
