Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, mengungkapkan bahwa teror penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, merupakan indikasi nyata darurat HAM di Indonesia saat ini. Bonnie menilai peristiwa tersebut bukan hanya sebagai kejahatan biasa, tetapi sebagai serangan terhadap sejarah perjuangan hak asasi manusia di Indonesia. Menurutnya, tindakan kejam itu membuka persepsi terbaru terhadap praktik anti-demokrasi di Indonesia.
Bonnie menegaskan bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa kekerasan terhadap aktivis tidak akan pernah mencegah kebebasan berpendapat. Sebaliknya, serangan semacam itu malah memicu semangat perlawanan dan kebersamaan dalam gerakan sipil. Kasus teror terhadap Andrie menghidupkan kembali ingatan akan kekerasan terhadap aktivis Indonesia sepanjang sejarah, seperti kasus penculikan aktivis pada tahun 1997/1998, pembunuhan Marsinah pada tahun 1993, dan kasus Munir pada tahun 2004.
Bonnie juga memperhatikan bahwa sosok proklamator Indonesia, Sukarno, adalah seorang aktivis yang berulang kali mengalami penjara dan pengasingan atas suaranya yang kritis terhadap kolonialisasi. Demikian pula dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang juga menghadapi masa-masa di mana demokrasi dibatasi dan kritik disingkirkan selama masa Orde Baru. Menurut Bonnie, era reformasi yang lahir dari semangat demokrasi seharusnya tidak mendorong tindakan kekerasan seperti penyiraman air keras terhadap pembela HAM.
Bonnie menyerukan kepada aparat kepolisian untuk segera menangkap pelaku dan mengungkap aktor intelektual di balik serangan terhadap Andrie. Pelaku harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk pasal mengenai percobaan pembunuhan berencana. Ia juga menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusi untuk memastikan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan terhadap aktivis. Andrie sendiri menjadi korban teror penyiraman air keras saat mengendarai sepeda motor di Jakarta Timur setelah menghadiri sebuah acara di kantor YLBHI.
