Algoritma Catat Kepuasan ke Jokowi-Maruf Tinggi

Gambar Gravatar

KABARDPR.COM – Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin selama 3 tahun terakhir dicatat puas. Namun, hal tersebut tak lantas membuat wacana penundan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden mendapat kata setuju dari mayoritas publik.

Konklusi tersebut tercatat dalam hasil survei terbaru Alogaritma Research and Consulting pada medio 19 hingga 30 Desember 2022, dengan melibatkan 1.214 responden yang terbagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di seluruh provinsi di Indonesia.

Bacaan Lainnya
banner 728x250

Direktur Riset dan Program Alogaritma Research and Consuting, Fajar Nursahid menjelaskan, secara umum kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin di periode kedua ini tercatat di atas 50 persen.

“Sebanyak 61,3 persen publik puas terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf selama 3 tahun terakhir,” ujar Fajar dalam acara rilis survei Alogaritma Research and Consulting di Tamarin Hotel, Jalan KH. Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).

Sementara sisanya, disebutkan Fajar, ada sebanyak 24,0 persen menjawab biasa saja untuk kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.

“Adapun sebanyak 12,1 persen (publik yang menjadi responden) merasa tidak puas,” sambungnya membeberkan.

Namun jika dirinci, Fajar mengurai bahwa program pemeritahan Jokowi-Maruf yang dinilai berhasil oleh publik hanya soal pembangunan infrastruktur. Sementara, program perekonomian seperti KUR dan pengembangan UMKM dinilai sebagai program yang tidak berhasil atau gagal.

“Pembangunan infrastruktur 38,2 persen dianggap berhasil. Tapi program perekonomian (KUR dan UMKM) dianggap gagal oleh 13 persen responden,” urai Fajar.

Kaitannya dengan tingkat kepuasan pemerintahan Jokowi-Maruf itu, Alogaritma mencatat adanya penolakan yang cukup tinggi dari publik terhadap realisasi wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Ada sebanyak 76,9 persen publik tidak setuju dengan penundaan pemilu, sementara yang menolak perpanjangan masa jabatan presiden adalah 65,8 persen,” demikian Fajar menambahkan.

Survei Alogaritma Research and Consuting ini memiliki margin of error kurang lebih sebesar 3 persen, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Sebanyak 1.214 responden yang terlibat dalam survei ini diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner yang dilakukan oleh 66 enumerator.

Apa reaksi anda soal berita ini?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *