Kepala Bakom RI: Dialog Penting dalam Praktik Negara Demokrasi
Jakarta, CNN Indonesia — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menekankan pentingnya dialog dalam praktik negara demokrasi. Dalam upaya menjalankan program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat.
Menurut Qodari, demokrasi memerlukan adanya dialog. Tanpa dialog, hanya ada tuntutan belaka yang tidak mencerminkan esensi demokrasi. Hal ini disampaikan dalam konteks kemarahan sebagian mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terhadap kedatangan tiga pejabat negara dalam sebuah acara diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta.
Reaksi Terhadap Diskusi di UGM
Pada acara tersebut, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi pembicara. Meskipun diskusi berjalan lancar, sebagian mahasiswa akhirnya melakukan interupsi dengan membentangkan spanduk penolakan. Hal ini mengakibatkan pembubaran ruang diskusi.
Qodari memandang bahwa sebagian mahasiswa menerima acara itu, dan bahkan ada otoritas kampus yang menyetujuinya. Meskipun ada ketidaksetujuan, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
Tanggapan Terkait Tuntutan Mahasiswa
Qodari juga menanggapi tuntutan mahasiswa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, program ini lahir dari kegelisahan Presiden Prabowo untuk menyelesaikan masalah stunting di Indonesia sekaligus sebagai respons terhadap mandate masyarakat.
Dalam konteks pembangunan negara yang demokratis, dialog menjadi kunci. Qodari menegaskan bahwa ketidaksetujuan mahasiswa harus diurai berdasarkan kategori politik dan tenokratis. Bagi yang bersifat politik, Qodari menekankan bahwa tidak ada ruang negosiasi apabila berkaitan dengan program prioritas nasional yang adalah janji kampanye.
Sebagai bagian dari gambaran besar, pendapat mahasiswa yang bersifat tenokratis dapat diajukan dengan cara memperbaiki detail-detail program yang dinilai kurang efektif atau tepat. Hal ini merupakan bentuk dialog yang harus terus diperkuat dalam praktik negara demokrasi. (ugo/ugo)
