Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menilai lemahnya daya saing nelayan Indonesia membuat potensi sumber daya ikan nasional rentan diambil negara lain. Ia mengklaim pencurian ikan dari perairan Indonesia oleh sejumlah negara mencapai sekitar Rp200 triliun per tahun.
Zulhas menyampaikan hal itu dengan mengutip penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menurutnya, ikan Indonesia dicuri oleh nelayan dari Vietnam, Thailand, India, dan Jepang.
“Kalau nelayan kita lemah, kata Pak Trenggono, Menteri KKP, ikan kita dicuri per tahun kira-kira Rp200 triliun lebih oleh Vietnam, Thailand, India, Jepang,” kata Zulhas dalam acara launching buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (4/9).
Zulhas menjelaskan, salah satu penyebabnya adalah kemampuan armada nelayan negara-negara tersebut yang lebih besar dibandingkan nelayan Indonesia. Ia menyebut kapal-kapal yang digunakan nelayan dari negara lain berukuran besar karena kondisi ekonomi mereka lebih kuat.
Sementara itu, menurut dia, banyak nelayan Indonesia masih mengandalkan kapal kecil sehingga memiliki keterbatasan untuk menjangkau wilayah penangkapan ikan.
“Karena mereka nelayannya tangguh, karena makmur, punya kapal-kapal besar. Kita tidak punya, kita hanya dekat karena kapal-kapal kecil,” ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan daya tawar nelayan saat hasil tangkapan dibawa ke pasar. Menurut Zulhas, nelayan yang tidak memiliki dukungan dan posisi tawar kuat berisiko menerima harga rendah.
“Nelayan itu karena dia tidak punya daya tawar, tidak punya pendukung, dia serajin apapun kalau dapat ikan, dia tidak punya daya tawar, tetap ditawarnya rendah, harganya murah, kalau enggak ikannya busuk,” kata Zulhas.
Zulhas menilai masalah nelayan berdampak luas karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ia menyebut persoalan itu bersinggungan dengan kemiskinan dan kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar.
“Jadi dampaknya luas sekali, itu baru kita ngomong nelayan. Belum terhadap pertumbuhan ekonomi, belum terhadap kemiskinan. Nelayan itu kalau tidak dibantu beras, tidak dibantu bantuan tunai, dia enggak bisa sekolah, enggak bisa makan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas mengatakan pemerintah tidak akan membangun seluruh sektor pangan secara bersamaan. Program swasembada pangan akan dilakukan bertahap, dimulai dari komoditas yang menjadi prioritas saat ini.
“Oleh karena itu, tidak semua kita lakukan sekaligus. Kita bertahap, sekarang beras, jagung, ya, kemudian ini kita akan berkembang ke gula, sama garam, terus ikan, daging belakangan, enggak mudah juga daging itu. Tapi kalau ikan kita bisa,” katanya.
Ia juga menyinggung perkembangan budidaya ikan salin yang dilakukan sejumlah negara, termasuk Vietnam dan China. Pemerintah, kata Zulhas, berencana membangun 40 ribu kawasan tematik.
Namun, pengembangan itu masih menghadapi persoalan ketersediaan bibit dan pakan ikan. Zulhas menyebut ekosistem yang dibutuhkan belum sepenuhnya siap.
Ia mengatakan program tersebut berkaitan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap kecamatan dapat mandiri pangan dan memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi.
“Perintah Presiden harus setiap kecamatan mandiri pangan. Enggak boleh kurang gizi, agar anak-anak Indonesia sehat dan kita bisa,” imbuhnya.
Zulhas mengakui pengembangan 40 ribu kawasan itu memerlukan dukungan yang lebih lengkap. Menurutnya, lahan dan air saja tidak cukup jika bibit dan pakan ikan belum tersedia.
“Ada memang, lahannya ada, airnya ada, tapi kalau kita bikin itu 40 ribu, berarti tiap desa, dua desa satu, kan? Terus bibitnya dari mana? Bibit ikannya itu, dari mana? Terus pakannya? Jadi ini satu ekosistem yang belum selesai,” kata Zulhas.
Sumber: CNN Indonesia
