XRP Ledger sejak awal tidak dibangun sebagai jaringan yang sepenuhnya bisa diarahkan sesuka hati oleh Ripple. Di balik desainnya, ada pertimbangan yang jauh lebih praktis sekaligus sensitif: Ripple harus bergerak dalam batas hukum, menghadapi tekanan regulasi, dan tetap menjaga kepentingan perusahaan yang memiliki investor. Dalam penjelasan yang disorot Crypto Briefing, David Schwartz menegaskan bahwa kondisi itu memaksa Ripple untuk tidak menempatkan XRPL di bawah kendali penuh perusahaan.
Schwartz menjelaskan, status Ripple sebagai entitas bisnis yang beroperasi di bawah yurisdiksi hukum membuat perusahaan tidak memiliki ruang untuk bertindak tanpa batas. Saat ada perintah pengadilan di Amerika Serikat, Ripple wajib mematuhinya. Artinya, jika jaringan XRP Ledger sepenuhnya berada di tangan perusahaan, maka secara teori Ripple bisa dipaksa mengambil langkah yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan jaringan itu sendiri. Dari sinilah dorongan untuk membangun sistem yang lebih mandiri menjadi penting.
Ripple tidak bisa bertindak seolah tidak terikat hukum
Menurut Schwartz, salah satu faktor yang paling memengaruhi desain XRPL adalah kenyataan bahwa Ripple bukan proyek komunitas yang berjalan tanpa struktur korporasi. Perusahaan ini memiliki investor, kewajiban hukum, dan hubungan dengan sistem peradilan yang tidak bisa diabaikan. Karena itu, Ripple tidak dapat membuat keputusan secara sepihak jika keputusan tersebut bertabrakan dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.
Schwartz mencontohkan situasi ketika Ripple menerima perintah pengadilan di Amerika Serikat. Dalam kondisi seperti itu, perusahaan tidak punya pilihan untuk menolak begitu saja. Bagi Schwartz, fakta inilah yang menjadi alasan penting mengapa XRPL tidak boleh dirancang sebagai jaringan yang bisa dikontrol penuh oleh Ripple. Jika kontrol total berada di tangan perusahaan, maka setiap tekanan eksternal berpotensi langsung memengaruhi arah jaringan.
Kekhawatiran terhadap intervensi hukum lintas negara
Schwartz juga mengungkapkan kekhawatiran lain yang tak kalah serius: kemungkinan pengadilan di AS mengambil keputusan yang lebih mengutamakan hubungan internasional dengan rezim represif ketimbang kepentingan XRPL atau Ripple sendiri. Kekhawatiran ini memperlihatkan bahwa risiko terhadap jaringan bukan hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari dinamika geopolitik dan kebijakan hukum yang lebih luas.
Dalam pandangan Schwartz, ancaman seperti itu cukup untuk menjadi alasan kuat agar XRPL tidak berada dalam satu genggaman perusahaan. Jika jaringan terlalu bergantung pada keputusan korporasi, maka ia bisa rentan terseret ke dalam konflik kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan fungsi teknis blockchain itu sendiri. Karena itu, independensi jaringan dipandang sebagai langkah perlindungan, bukan sekadar pilihan desain.
Desain independen sebagai benteng dari tekanan eksternal
Pernyataan Schwartz memperlihatkan bahwa desain XRP Ledger bukan hanya soal efisiensi teknologi, tetapi juga soal ketahanan terhadap tekanan eksternal. Ripple tampaknya sejak awal menyadari bahwa kontrol penuh atas jaringan justru bisa menjadi titik lemah. Di tengah lingkungan hukum yang kompleks, jaringan yang terlalu terpusat pada satu perusahaan akan mudah terseret oleh perintah, gugatan, atau tekanan kebijakan yang datang dari luar.
Karena itu, langkah untuk menjaga XRPL tetap independen dari kendali perusahaan bukanlah keputusan simbolis. Bagi Schwartz, itu adalah cara memastikan bahwa jaringan tetap berjalan berdasarkan prinsipnya sendiri, bukan semata-mata mengikuti kepentingan korporasi atau tekanan hukum yang bisa berubah sewaktu-waktu.
Atribusi sumber: penjelasan David Schwartz yang dikutip Crypto Briefing.
