berita

Wamenkes Ajak IDI Distribusi Dokter DKI-Bandung

Ketimpangan sebaran dokter kembali menjadi sorotan di tengah peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ke-75. Wakil Menteri Kesehatan dr Benyamin Paulus Octavianus menilai, masalah utama layanan kesehatan di Indonesia bukan semata jumlah dokter, melainkan penumpukan tenaga medis di kota-kota besar dan kekosongan di banyak daerah lain.

Dalam pandangannya, kondisi ini masih jauh dari ideal. Data Kementerian Kesehatan memperlihatkan bahwa Jakarta dan Bandung sudah dihuni dokter dalam jumlah yang melampaui kebutuhan ideal, sementara sejumlah wilayah lain masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar tenaga kesehatan. Ketimpangan seperti ini, menurut Benny, membuat akses layanan kesehatan tidak berjalan seimbang dari satu daerah ke daerah lain.

Ia menyampaikan hal tersebut dalam momentum ulang tahun IDI yang ke-75, sekaligus mengajak organisasi profesi dokter untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah. Menurut Benny, pemerataan tenaga dokter tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan administratif. Dibutuhkan kemitraan yang lebih erat agar distribusi dokter bisa berjalan lebih adil dan kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia dapat terlayani.

Jakarta dan Bandung Jadi Contoh Penumpukan Dokter

Fenomena menumpuknya dokter di sejumlah kota besar menjadi gambaran paling nyata dari ketidakseimbangan distribusi tenaga medis nasional. Jakarta dan Bandung disebut sudah memiliki jumlah dokter yang melebihi kebutuhan ideal, sementara banyak daerah lain justru kekurangan. Kondisi ini menimbulkan jurang layanan yang lebar, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan fasilitas kesehatan besar.

Benny menekankan bahwa pemerataan dokter bukan hanya soal angka, tetapi juga soal keadilan pelayanan. Ketika tenaga medis terkonsentrasi di wilayah tertentu, masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan akan lebih sulit mendapatkan layanan kesehatan yang cepat dan memadai.

Kemenkes Dorong Kemitraan dengan IDI

Menjawab persoalan itu, Wamenkes mengajak IDI untuk menjadi bagian aktif dalam upaya pemerataan tenaga kesehatan. Ia menilai, profesi dokter memiliki peran penting dalam menjaga mutu pelayanan, menegakkan etika kedokteran, dan memastikan masyarakat menerima layanan yang bermartabat.

Benny juga menyoroti pentingnya penghargaan yang layak bagi tenaga kesehatan yang bersedia bertugas di wilayah sulit. Menurutnya, pemerataan tidak akan berjalan efektif jika para dokter yang ditempatkan di daerah terpencil tidak mendapat dukungan kesejahteraan yang memadai. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan organisasi profesi dianggap menjadi kunci agar kebijakan distribusi dokter tidak hanya berhenti di atas kertas.

IDI Tegaskan Komitmen Jaga Profesionalisme

Di sisi lain, Ketua Umum Pengurus Besar IDI dr Slamet Budianto menegaskan bahwa para dokter Indonesia tetap berkomitmen menjaga profesionalisme dan solidaritas di tengah berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia kesehatan. Menurut dia, IDI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan bagian dari perjalanan panjang bangsa dalam menjaga nilai kemanusiaan dan kesehatan masyarakat.

Slamet juga menaruh perhatian pada nasib dokter yang bertugas di daerah terpencil. Ia menilai, peningkatan kesejahteraan menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari upaya menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Para dokter, kata dia, tetap berpegang pada sumpah profesi untuk melayani dengan ikhlas, meski kondisi di lapangan belum sepenuhnya ideal.

Dalam peringatan 75 tahun IDI, dua pesan besar kembali mengemuka: pemerataan tenaga dokter harus dipercepat, dan kesejahteraan mereka yang bertugas di wilayah paling sulit tidak boleh diabaikan. Arah kebijakan kesehatan nasional, pada akhirnya, akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara menempatkan dokter di tempat yang paling membutuhkan, bukan hanya di wilayah yang paling nyaman ditempati.