KABARDPR.COM – Sikap Presiden Jokowi di akhir masa kepemimpinannya terus mendapat perhatian di ruang publik. Salah satunya, mengenai kesan seringnya presiden memberikan endorse atau dukungannya terhadap sejumlah kandidat calon presiden (Capres) Pemilu 2024 mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan menilai apa yang dilakukan Jokowi terhadap bakal calon penggantinya tidak etis, meskipun hal tersebut secara tersirat.
“Tidak etis bagi Presiden Jokowi untuk melakukan ‘endorse’ terhadap calon penggantinya, walaupun dilakukan secara simbolik atau tersirat,”kata Irwan kepada awak media, Senin (28/11/2022).
Dalam kesempatannya itu, Irwan membandingkan apa yang dilakukan Jokowi dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang akhir masa jabatannya pada 2014 lalu. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, sambung dia, tidak pernah melakukan endorse kepada kandidat capres lain.
“Bahkan, Partai Demokrat pada masa itu bersikap netral. Sikap Presiden SBY adalah negarawan. Mampu memposisikan diri di waktu yang tepat dengan tetap menjaga etika politik,” jelas pria yang juga legislator dari Dapil Kalimantan Timur tersebut.
Ia menyarankan agar sebaiknya Jokowi membebaskan masyarakat untuk memilih pemimpin yang paling mereka yakini bisa mewakilinya, tanpa perlu dipengaruhi oleh segelintir kepentingan elite.
“Membebaskan masyarakat menentukan pilihan politiknya adalah esensi dari demokrasi yang sehat dan substansial,” tegas Doktor Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman ini.
Dirinya menyayangkan, seharusnya sekelas presiden dapat menjaga bagaimana demokrasi berjalan secara sehat, bukan sekadar prosedural tetapi juga substansial. Menyampaikan isyarat-isyarat dukungan pada kandidat capres itu bukan hal yang semestinya dilakukan oleh pemimpin sekelas Presiden karena dapat menurunkan wibawanya sebagai Kepala Negara.
“Melakukan kode-kode semacam endorse yang dilakukan oleh selevel presiden RI kepada kandidat bakal Capres 2024 bukanlah cerminan dari demokrasi yang sehat. Ibarat pribahasa, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri,” jelasnya.
“Tingkah Presiden Jokowi menjatuhkan wibawa dan martabat seorang Kepala Negara,” pungkasnya.
Baca Artikel Lainnya di Google Berita
