Kritik Tegas Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur terhadap Wacana Evaluasi Pilkada Langsung
Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, Said Abdullah, menyuarakan kritik keras terhadap wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung yang dikabarkan akan diubah menjadi mekanisme pemilihan melalui DPRD. Menurut Said, gagasan tersebut dianggap gegabah dan berpotensi menghambat kemajuan demokrasi di Indonesia. Menyampaikan pendapatnya dalam Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) Serentak PDIP Jatim, Said menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan langkah penting dalam proses pendewasaan demokrasi di Indonesia.
Ia meminta agar wacana pengembalian Pilkada tak langsung dievaluasi secara mendalam agar tidak mengorbankan esensi demokrasi yang substansial. Said menyoroti bahwa alasan biaya politik tinggi dalam Pilkada langsung tidak cukup menjadi dasar untuk mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Mekanisme pemilihan melalui DPRD juga dipertanyakan apakah benar-benar lebih efisien dan bebas dari masalah serupa.
Said menekankan bahwa esensi demokrasi tidak hanya terletak pada sistem pemilihan kepala daerah, namun juga pada kualitas pendidikan politik yang disampaikan oleh partai politik kepada masyarakat. Ia memperingatkan agar fokus utama dalam memperbaiki sistem demokrasi adalah bagaimana partai politik mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi tanpa terpengaruh politik uang. Sebelumnya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, juga menyuarakan evaluasi terhadap Pilkada langsung sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem demokrasi secara keseluruhan. Artinya, pemikiran ini bukan hanya pandangan PKB semata, tetapi juga kesadaran bersama di kalangan partai politik lainnya.
