KABAR DPR – Polri memastikan jika penerapan skema ganjil-genap di jalan tol selama mudik lebaran 2023 bersifat situasional.
Kakaorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi menjelaskan jika ketentuan tersebut tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) lintas kementerian terkait rekayasa lalu lintas.
“Ini saya katakan sebagai salah satu opsi untuk mengurangi kepadatan. Imbauan saya tadi, sangat situasional,” kata Firman kepada wartawan, Selasa (18/4).
Menurutnya, rekayasa lalin yang dilakukan selama periode mudik tidak termasuk dalam kategori penegakan hukum. Kepolisian, kata dia, berfokus pada bentuk preventif dan pencegahan lonjakan arus kendaraan.
Maka dari itu, skema ganjil-genap hanya diterapkan jika kondisi kendaraan di lapangan sudah menjadi sangat padat oleh pemudik.
“Jadi untuk mencegah macet, yang punya mobil genap ya berangkat genap saja deh. Siapa tahu pak Eddy (Kaabagops Korlantas Polri) tiba-tiba laporan ke saya sudah padat, oke (diterapkan) ganjil-genap,” jelasnya.
Firman menjelaskan agar masyarakat dapat menyesuaikan jadwal keberangkatannya tersebut. Upaya ini menjadi penting agar tidak terpengaruh pada pembatasan ganjil-genap nantinya apabila diterapkan.
“Penting mengatur kapan Anda berangkat sesuai dengan pelat nomor Anda, semoga tidak sampai ganjil-genap. Artinya, semua bisa berjalan dengan baik itu tidak akan ada ganjil-genal kami terapkan,” tandasnya.
Sebagai informasi, Korlantas memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2023 akan dimulai sejak 18 hingga 21 April mendatang.
Sejumlah persiapan telah dilakukan. Hal ini untuk mengantisipasi tingginya pemudik yang melakukan perjalanan. Mengingat juga, Kemenhub memprediksi peningkatan hingga 14,2 persen jumlah pemudik 2023 dibandingkan tahun lalu.
Dalam hal ini, Kemenhub memperkirakan sebanyak 123 juta masyarakat akan melakukan mudik.
Baca Artikel Lainnya di Google Berita
