Perlu diketahui, Satreskrim Polres Indramayu tengah melakukan penyelidikan dugaan terjadinya Tindak Pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang terjadi di Kantor Bupati Indramayu, pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022, yang dilaporkan oleh Hj. Nina Agustina.
Sebelumnya, Bupati Indramayu Nina Agustina resmi melaporkan akun Facebook (FB) Suryadi Carkaya ke Polres Indramayu melalui nomor : LP/B/99/II/2023/SPKT/Polres Indramayu/Polda Jawa Barat pada tanggal 23 Februari 2023 lalu.
Melalui Kuasa Hukum Bupati Indramayu Nina Agustina, Toni RM, menyebutkan terlapor atas nama Carkaya adalah warga Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu.
Nina menuding nama baiknya sudah dicemarkan oleh postingan di media sosial yang diduga akun FB milik kader PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Carkaya.
“Laporannya tentang penghinaan atau pencemaran nama baik,” katanya kepada awak media, Sabtu 4 Maret 2023.
Dia melaporkan terkait dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Tujuan dilaporkan ke polisi ini agar Carkaya bisa membuktikan di kepolisian mengenai apa yang sudah ia tuduhkan kepada klien saya di Facebook. Katanya, penguasa memberikan sembako dari APBD untuk rakyat bergambarkan fotonya yang dipercantik seolah-olah dermawan yang murah hati, sedangkan paket proyek diberikan untuk koleganya sebagai upaya membangun relasi mutualisme serta fee rente,” ungkap Toni.
Menurut Toni, siapapun orangnya yang dituduh melakukan tindakan tercela padahal orang yang dituduh itu tidak melakukannya, apalagi disiarkan di media sosial serta ingin diketahui khalayak umum, kliennya tidak terima.
“Jangankan bupati, orang biasa pun kalau dituduh atau difitnah pasti tidak terima. Makanya dilaporkan ke polisi,” ujarnya.
Ia menyampaikan, jika akun FB Suryadi Carkaya bisa membuktikan tuduhan kepada kliennya, maka ia menganggapnya bagus dan bisa dipertanggungjawabkan.
Namun sebaliknya, jika tuduhan terhadap kliennya tidak bisa dibuktikan, pihaknya menuntut secara hukum akun Suryadi Carkaya diduga melakukan fitnah, penghinaan atau mencemarkan nama baik kliennya.
”Kalau tidak bisa membuktikan tuduhannya berarti itu fitnah, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui elektronik. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun,” kata dia.
Toni menyampaikan, proses hukum yang kini sedang berjalan agar kliennya mendapat kepastian hukum terkait cuitan akun FB Suryadi Carkaya tersebut. Apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
Sebab menurutnya, postingan-postingan akun FB Suryadi Carkaya di media sosial itu mengandung kalimat yang tidak pantas serta ditujukan kepada kliennya.
“Makanya dengan dilaporkan ini agar membuktikan tuduhannya, jangan menyerang kehormatan klien saya terus-menerus di media sosial,” pungkas Toni.
Baca Artikel Lainnya di Google Berita
