Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 menjadi undang-undang. Dalam postur yang disetujui, total belanja negara dipatok sebesar Rp4.106 triliun.
Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/9).
Postur APBN 2027 yang disepakati juga menunjukkan kenaikan pada sisi pendapatan negara dibandingkan usulan dalam Nota Keuangan dan RAPBN. Pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, dari usulan awal Rp3.426,03 triliun.
Pendapatan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.911,95 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp522,48 triliun.
Dari sisi belanja, anggaran yang disepakati mencapai Rp4.106,26 triliun. Alokasi itu terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.371,26 triliun, yang mencakup belanja kementerian/lembaga dan non-kementerian/lembaga, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.
Dengan komposisi tersebut, keseimbangan primer tercatat minus Rp20,85 triliun. Defisit anggaran disepakati sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.
Berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro 2027, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan berada di level 6 persen. Sementara itu, laju inflasi dikendalikan pada tingkat 2,5 persen.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut APBN 2027 disiapkan untuk mendorong investasi dan memperbesar kapasitas ekonomi. Ia mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, investasi perlu tumbuh sekitar 7 persen.
“Ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar. Karena itu, berbagai macam elemen di dalam pembangunan kita harus bersinergi, harus bekerja sama,” kata Suahasil dalam Antara Business Forum di Jakarta, Rabu (23/9).
Suahasil juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak semata ditentukan oleh belanja pemerintah. Menurut dia, APBN perlu diarahkan ke titik-titik strategis yang bisa memberi dampak lebih luas terhadap perekonomian, termasuk konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
Menanggapi hal itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai belanja APBN sebesar Rp4.106 triliun memang punya daya dorong besar terhadap perekonomian. Namun, ia menganggap anggaran negara tidak tepat jika ditempatkan sebagai satu-satunya mesin pertumbuhan.
Ronny lebih melihat APBN sebagai catalytic engine atau mesin pemicu. Dalam pandangannya, pemerintah memakai anggaran untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga daya beli, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan kondisi agar sektor swasta ikut bergerak.
Menurut Ronny, masalah utama bukan seberapa besar uang yang dibelanjakan negara, melainkan seberapa jauh belanja pemerintah mampu menarik aktivitas ekonomi di luar APBN.
“Jadi perkara APBN ini bukan seberapa besar uang yang dibelanjakan, tapi seberapa besar belanja pemerintah mampu menarik aktivitas ekonomi di luar APBN,” ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/9).
Ronny juga berpandangan bahwa angka Rp4.106 triliun baru akan efektif jika sebagian belanja pemerintah punya multiplier effect yang tinggi terhadap investasi swasta. Ia mencatat, pada semester I 2026 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sudah tumbuh 6,87 persen, tetapi untuk mencapai 7 persen secara berkelanjutan dibutuhkan lebih dari sekadar belanja pemerintah.
Ia menilai APBN perlu dipakai untuk menurunkan risiko dan biaya yang dihadapi investor, antara lain melalui penyediaan infrastruktur, kepastian energi, konektivitas, pendidikan, keterampilan, dan berbagai public goods yang tidak efisien jika seluruhnya dibangun swasta.
“Kalau APBN hanya meningkatkan permintaan melalui belanja konsumtif, efeknya terhadap kapasitas produksi akan lebih terbatas. Tetapi kalau belanja diarahkan ke infrastruktur produktif, human capital, industrialisasi dan konektivitas, maka efeknya bisa berlanjut menjadi investasi baru, produksi dan lapangan kerja,” terangnya.
Ia menambahkan, tantangan APBN 2027 bukan sekadar apakah angka Rp4.106 triliun cukup besar secara nominal, melainkan apakah belanja itu mampu mengubah struktur ekonomi dan memperbesar kapasitas produksi. Menurut dia, jika setiap Rp1 belanja pemerintah hanya menghasilkan Rp1 aktivitas ekonomi, maka multiplier-nya rendah.
Sebaliknya, jika belanja pemerintah dapat membuka jalan bagi Rp3, Rp5, atau bahkan lebih investasi swasta melalui infrastruktur, kepastian usaha, dan peningkatan produktivitas, maka APBN bisa menjadi mesin pertumbuhan.
“Jadi target 6 persen jangan dikejar hanya dengan memperbesar belanja, tetapi dengan membuat APBN mampu ‘mengungkit’ ekonomi di luar APBN,” tegas Ronny.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpandangan APBN lebih tepat ditempatkan sebagai pengungkit, bukan mesin utama pertumbuhan.
Ia menilai meski nilai belanja Rp4.106 triliun tampak besar, ruang yang benar-benar bisa dipakai untuk mendorong aktivitas ekonomi lebih terbatas. Alasannya, pembayaran bunga utang mencapai Rp650,31 triliun atau hampir seperlima belanja pemerintah pusat, dan jika ditambah subsidi nilainya melampaui Rp1.000 triliun.
“Belanja semacam ini tetap diperlukan, tetapi efek penggandanya terhadap investasi dan kapasitas produksi relatif kecil,” ujar Yusuf.
Yusuf juga menyoroti belanja modal dan infrastruktur yang dinilainya terbatas, sementara porsi transfer ke daerah menurun. Padahal, menurut dia, belanja daerah berperan langsung dalam menggerakkan ekonomi lokal, membangun infrastruktur dasar, dan menciptakan permintaan bagi pelaku usaha di daerah.
Dengan komposisi tersebut, ia meragukan belanja pemerintah saja cukup untuk mendorong pertumbuhan investasi 7 persen. Meski begitu, ia menyebut target itu bukan mustahil karena pertumbuhan investasi pada semester pertama 2026 sudah mencapai 6,87 persen.
Namun, tantangannya tetap ada pada kualitas dan keberlanjutan investasi. Yusuf menyebut investasi swasta baru akan tumbuh jika didukung kepastian permintaan, biaya pendanaan yang wajar, dan regulasi yang konsisten.
“Saat ini, imbal hasil SBN tenor 10 tahun sudah berada di atas 7 persen. Dengan kebutuhan pembiayaan pemerintah yang besar, ada risiko dana di pasar lebih banyak terserap oleh instrumen pemerintah sehingga biaya pendanaan sektor swasta ikut meningkat,” ungkapnya.
Ia menambahkan, belanja bantuan sosial dan program prioritas memang bisa menopang konsumsi dengan cepat, tetapi dampaknya terhadap produktivitas akan terbatas jika tidak disertai belanja modal dan perbaikan iklim usaha.
Yusuf juga menyebut Danantara dapat berperan sebagai katalis investasi, tetapi sebaiknya digunakan untuk menarik modal swasta, bukan menggantikannya.
Untuk memperbesar dampak ekonomi dari setiap rupiah belanja negara, Yusuf menyarankan pemerintah mengarahkan anggaran ke infrastruktur konektivitas, irigasi, energi, dan logistik yang langsung menurunkan biaya usaha. Ia juga meminta realisasi belanja dipercepat sejak awal tahun agar tidak menumpuk di akhir tahun.
“Program prioritas perlu menggunakan rantai pasok domestik dan melibatkan UMKM agar perputaran uang bertahan lebih lama di dalam negeri. APBN dan Danantara juga dapat digunakan sebagai modal awal dalam skema kerja sama dengan swasta dan pembiayaan campuran,” tegas Yusuf.
Selain itu, ia menilai belanja perpajakan yang mencapai Rp632 triliun perlu dievaluasi agar insentif hanya diberikan kepada sektor yang terbukti menambah investasi, produktivitas, dan lapangan kerja. Transfer ke daerah, menurut dia, juga perlu diperkuat dengan ukuran kinerja yang jelas.
“Jangan sampai insentif fiskal yang besar justru tidak berdampak langsung pada ekspansi bisnis riil. Begitu juga dengan dana transfer daerah, harus ada key performance indicator yang ketat agar alirannya benar-benar efektif menggerakkan ekonomi lokal,” pungkasnya.
Sumber: CNN Indonesia
