KABARDPR.COM, Asfim Situmorang SETARA Institute alasan memilih Prabowo Subianto sangat tidak rasional. Ia mengatakan, Letnan Jenderal (TNI-AD) Prabowo Subianto secara sah ditetapkan sebagai pelaku dari penculikan aktivis 97/98 berdasarkan sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) sehingga rasanya masyarakat tidak akan pernah mau memiliki pemimpin yang dicap sebagai penjahat HAM.
“Letnan Jenderal (TNI-AD) Prabowo Subianto pada sidang Dewan Kehormatan Perwira (DKP) TNI-AD dinyatakan sebagai pelaku dalam kasus penculikan para aktivis pada 97-98 dan diputuskan bahwa Prabowo dicopot dari jabatan Pangkostrad serta diberhentikan dari dinas Militer. Namun, Prabowo belum dihukum dan diadili melalui proses peradilan militer apalagi Pengadilan HAM AdHock”-pungkas Morang
Pria biasa disapa Morang yang juga Pegiat HAM menjelaskan bahwa Pemerintah sampai saat ini tidak dan atau belum menjalankan mandat Rekomendasi DPR dan Komnas HAM untuk mengeluarkan Keppres Pembentukkan Pengadilan HAM AdHock bukan berarti itu ‘menggugurkan’ Prabowo sebagai pelaku atas penculikan pada aktivis 1998.
Justru itu menegaskan Prabowo adalah sebagai aktor negara Pelaku kejahatan kemanusiaan yang belum dihukum dan diadil.
“Sekali Penculik ya tetap penculik meskipun pemerintah sampai saat ini belum menjalankan mandat Rekomendasi DPR dan Komnas HAM untuk mengeluarkan Keppres Pembentukkan Pengadilan HAM AdHock”,-sautnya,
