Jakarta — Dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) terhadap langkah geopolitik Presiden Prabowo Subianto mengemuka dengan nada yang tegas. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai, posisi Indonesia dalam isu-isu internasional tidak cukup hanya sebatas menyatakan sikap, tetapi harus hadir langsung dalam ruang-ruang yang menentukan arah kebijakan global.
Dalam pandangan Zulkifli, keikutsertaan Indonesia dalam forum seperti Board of Peace (BoP) yang digagas Amerika Serikat merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional. Ia mengaitkannya dengan amanat UUD 1945 yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang ikut menjaga ketertiban dunia.
Dukungan PAN untuk Langkah Prabowo di Panggung Global
Ucapan dukungan itu disampaikan Zulkifli saat acara buka puasa bersama DPP PAN. Di hadapan kader partainya, ia menegaskan bahwa PAN mendukung penuh langkah Presiden Prabowo dalam mengambil peran aktif di isu geopolitik internasional.
“Kami mendukung penuh langkah Pak Prabowo untuk ikut sebagaimana perintah undang-undang dasar ikut menjaga ketertiban dunia,” ujar Zulhas dalam kesempatan tersebut.
Menurut dia, pilihan untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan jauh lebih baik dibanding hanya berdiri di luar dan menjadi penonton. Bagi PAN, keterlibatan Indonesia di forum internasional bukan sekadar simbol kehadiran, melainkan cara untuk memastikan suara nasional ikut diperhitungkan.
Dengan posisi seperti itu, Indonesia dinilai tidak hanya reaktif terhadap dinamika global, tetapi juga ikut memberi pengaruh dalam pembentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan perdamaian dan stabilitas dunia.
Palestina, Gaza, dan Upaya Menghentikan Agresi
Zulkifli juga menyinggung persoalan Palestina yang hingga kini masih menjadi salah satu konflik paling menyita perhatian dunia. Ia mengakui bahwa jalan menuju perdamaian bukan perkara sederhana, namun menilai upaya apa pun tetap harus ditempuh selama tujuannya menghentikan agresi Israel di Gaza.
Dalam pandangannya, sikap aktif Indonesia bukan hanya penting secara diplomatik, tetapi juga mencerminkan komitmen moral terhadap penderitaan warga sipil yang terdampak konflik. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu terus mendorong langkah-langkah yang bisa membuka jalan bagi penyelesaian yang lebih adil.
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa PAN melihat isu Palestina bukan sebagai isu yang bisa dibahas secara seremonial. Sebaliknya, konflik tersebut dipandang memerlukan keterlibatan politik yang nyata, baik melalui diplomasi bilateral maupun forum internasional.
Mediasi Iran, Israel, dan Amerika Serikat
Selain soal Palestina, Zulhas juga menyatakan dukungan terhadap peran Presiden Prabowo dalam upaya menjadi mediator di antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ia menilai langkah semacam itu sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara yang ingin berkontribusi pada penyelesaian konflik, bukan memperkeruh ketegangan.
Ia bahkan menyebut apresiasi dari Pakistan terhadap upaya mediasi Indonesia sebagai tanda bahwa langkah yang ditempuh pemerintah mendapat perhatian positif dari negara lain. Bagi PAN, pengakuan semacam itu menjadi sinyal bahwa diplomasi Indonesia masih memiliki bobot di mata dunia internasional.
Dengan dukungan terbuka dari PAN, arah kebijakan luar negeri pemerintahan Prabowo kembali mendapat legitimasi politik dari salah satu partai pendukung utama. Di mata Zulkifli, yang paling penting bukan sekadar berada di tengah percakapan global, melainkan memastikan Indonesia benar-benar ikut membentuk solusi atas konflik yang mengancam ketertiban dunia.
