Mantan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pekerjaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA). Sebuah persidangan di Pengadilan Negeri Medan mengungkap bahwa mantan anak buah Budi Karya mengaku bahwa dia memerintahkan pengumpulan dana untuk kampanye Pilpres dan Pilgub Sumatera Utara. Dalam sidang itu, tiga terdakwa dihadirkan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DJKA Kementerian Perhubungan.
Budi Karya, yang tidak dapat hadir langsung dalam persidangan, memberikan keterangan melalui media virtual Zoom. Sebuah saksi, Danto, mengungkapkan bahwa Budi Karya meminta pengumpulan uang sebesar Rp5,5 miliar dari kontraktor untuk tujuan pemenangan Pilpres dan Pilgub Sumut. Namun, Budi Karya secara tegas membantah tuduhan tersebut dalam persidangan.
Di samping itu, penasihat hukum terdakwa lainnya, Advent Kristanto Nababan, menyebutkan bahwa kliennya terjebak dalam situasi rumit di Kementerian Perhubungan. Hal ini menciptakan ketegangan dan pertanyaan yang mendalam selama persidangan. Meskipun sidang sempat terhambat oleh jaringan tidak stabil, Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Budi Karya untuk hadir sebagai saksi pada tanggal 8 April 2026.
