KABAR DPR – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menyerang dan menembaki prajurit TNI dari Satgas Yonif R 321/GT yang bertugas di wilayah Mugi-Mam, Kabupaten Nduga, Sabtu (15/4/2023).
Hingga saat ini pihak TNI baru memastikan 1 prajurit gugur yaitu Pratu Miftakhul Arifin, 4 prajurit terluka dan masih ada 4 prajurit yang dalam pencarian. Akibet insiden ini, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan menaikkan status menjadi Siaga Tempur di wilayah Rawan di Papua.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta meminta Pemerintah untuk tidak setengah hati dalam menyelesaikan rangkaian kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Termasuk saat kemudian Panglima TNI menaikan status menjadi Siaga Tempur, menurutnya tidak boleh setengah-setengah.
“Adanya rangkaian serangan oleh KKB yang menyebabkan cukup banyak prajurit TNI dan warga sipil menjadi korban, menunjukkan pemerintah selama ini tidak memiliki desain penyelesaian masalah Papua secara menyeluruh. Kalau mau ditingkatkan jadi Siaga Tempur, tapi pendekatannya penyelesaiannya masih setengah hati, yang akan jadi korban para prajurit TNI dan warga sipil,” papar Sukamtan, Rabu (19/4/2023).
Menurut Sukamta, mestinya pemerintah dengan informasi yang dihimpun oleh intelegen dan masukan dari tokoh masyarakat lokal bisa menentukan pendekatan apa yang paling tuntas untuk memutus rangkaian kekerasan yang dilakukan KKB.
“Siapa aktornya, bagaimana jaringannya, dimana wilayah kerjanya, saya yakin pemerintah sudah mengetahui. Kalau ini masuk dalam ketegori separatisme, mestinya jelas siapa yang punya tanggug jawab mengatasi hal ini. Ini kasihan prajurit TNI, Polri terus berguguran. TNI juga dibelenggu dengan tidak adanya peraturan turunan dari UU tentang TNI terkait operasi militer selain perang,” tuturnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga menyoroti anggaran untuk TNI melalukan operasi di Papua sangat terbatas dengan peralatan seadanya.
“Apakah dengan ditingkatkan status operasi menjadi siaga tempur akan ada tambahan anggaran, ada tambahan personil, penambahan peralatan tempur, sudah ada pengkodisian wilayah? Kalau tidak ada perbedaan, artinya ini masih jadi kebijakan yang setengah hati. Maka menjadi sangat penting pemerintah punya desain penyelesaian masalah Papua secara komprehensif,” pungkasnya
