CILEGON,KABARDPR.COM- Ketua dan sejumlah pengurus pos pelayanan teknologi tepat guna (Posyantek) Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten melayangkan surat pengunduran diri dari jabatan mereka sebagai pengurus Posyantek Kelurahan Pabean, Cilegon.
Pengunduran diri pengurus ini lantaran pemerintah Kelurahan Pabean yang selama ini menjabat dinilai tidak profesional dan tertutup terhadap program inovasi yang bersumber dari APBD kota Cilegon.
“Sejak pertama kali dilantik, Posyantek sebagai lembaga mitra kelurahan tidak diberikan ruang dalam hal kewenangan dan juga pengelolaan keuangan lembaga. Posyantek tidak pernah diajak bermusyawarah bagaimana mengelola program dan keuangannya. Hal ini menjadikan posyantek hanya menerima kebijakan dari Kelurahan yang nir-partisipasi” kata ketua Posyantek Kelurahan Pabean, Fahruroji. (15/1)
Menurut Fahruroji, Relasi seperti ini bukanlah relasi sebagai mitra. Ia tidak ubahnya seperti EO (Event Organizer) yang diperintah untuk menjalankan kegiatan teknis bukan diposisikan sebagai subjek.
“Kami sangat menyayangkan pola kepemimpinan seperti ini, dimana Lurah seolah mengetahui segala permasalahan dan masyarakat seperti orang bodoh yang tidak memiliki kapasitas apa-apa. Kami menduga relasi seperti ini tidak hanya dirasakan oleh pengurus Posyantek, namun juga dirasakan oleh lembaga mitra yang lain yang ada di kelurahan Pabean” ujarnya.
Selain itu, Fahruroji juga menyatakan sebagai sebuah organisasi yang menganut asas demokrasi, transparansi adalah hal yang paling prinsipil. Transparansi harus menjadi nafas dalam setiap gerak roda organisasi terutama lembaga pemerintah yang menggunakan uang rakyat.
“Awalnya, kami selaku pengurus Posyantek kelurahan Pabean, diminta untuk membuat program inovasi di kelurahan Pabean. Kami pun merancang program tersebut beserta dengan besaran anggaran yang dibutuhkan. Kami juga sempat diajak untuk presentasi program inovasi tersebut di Kantor BAPPEDA Kota Cilegon. namun sayangnya, saat pelaksanaan, kami tidak dilibatkan dalam penggunaan anggaran inovasi 50 juta tersebut. Kami pun meminta transparansi soal penggunaan anggaran tersebut, namun lagi-lagi jawabannya tidak sesuai ekspektasi. Alih-alih untuk membuka data penggunaan anggaran, malah pembicaraan dialihkan pada soal lain” Tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jauhari selaku sekretaris Posyantek Pabean juga mengatakan kebijakan Bottom-Up hanya gimik
“Lurah sebagai pimpinan tertinggi di lembaga Pemerintahan Kelurahan Pabean selalu mensosialisasikan pentingnya kebijakan Bottom-Up. Dalam pandangan Kelurahan, mungkin pendekatan Bottom-Up (dari bawah ke atas) adalah cara efektif untuk Menyusun kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sayangnya fakta di lapangan tidak menunjukkan hal demikian” Imbuhnya.
Pemuda yang biasa disapa Ari ini juga menjelaskan, kebijakan yang ditetapkan selalu bersifat Top-Down (dari atas ke bawah), tanpa mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat. seringnya blusukan ke warga bukanlah indikator utama bahwa pemerintah tersebut pro terhadap masyarakat. Indikator utamanya adalah bagaimana sebuah kebijakan benar-benar lahir dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat bukan lahir dari selera pemerintah.
“Absennya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan cenderung melahirkan kebijakan Top-Down (dari atas ke bawah). Kebijakan Top-Down hanya mengikuti selera pimpinan bukan aspirasi masyarakat. Jadi, keinginan melahirkan kebijakan yang Bottom-Up bagi kami hanya kamuflase dalam setiap pidato-pidato yang disampaikan di atas panggung. Ia hanyalah gimik supaya terlihat pro terhadap masyarakat” Pungkasnya.
