KABAR DPR – Jelang pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) warga Kalibata City, Jakarta Selatan diminta untuk menjaga situasi tetap kondusif, dan tidak terpancing isu-isu yang tak bertanggung jawab yang ingin memecah belah warga. Sebab disinyalir banyak pihak yang ingin memperkeruh suasana untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.
Hal tersebut disampaikan oleh tokoh warga Kalibata City Musdalifah Pangka menanggapi banyaknya simpang siur informasi yang menyesatkan. Oknum-oknum tersebut menyebarkan informasi yang mendiskreditkan pengembang dengan menuduh ikut campur dalam proses penentuan pengurus PPPSRS.
Padahal kata Musdalifah, pengembang Kalibata City saat ini hanya menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang untuk memfasilitasi proses pembentukan PPPSRS. Selanjutnya semua kedaulatan berada di tangan warga atau pemilik unit.
”Urusan siapa yang akan duduk dalam kepengurusan PPPSRS Kalibata City tidak ada urusannya dengan pengembang sebab hak suara ada di pemilik atau penghuni yang diberi kuasa. Malah kita harus bersyukur, pengembang lewat badan pengelola banyak membantu (memfasilitasi) warga agar di tahun ini kepengurusan PPPSRS dapat terbentuk,” kata pengusaha berdarah Bugis-Makassar ini, Senin, 16 Oktober 2023, di Kalibata City, Jakarta Selatan.
Musdalifah berharap, warga Kalibata City menjalankan ”pesta demokrasi” dengan gembira, tetap kompak, dan bersatu untuk menciptakan suasana yang harmonis di lingkungan kompleks apartemen. Dia yakin, proses yang dijalankan selama ini sudah sesuai aturan dan selalu dikoordinasikan dengan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta.
”Sehingga kita tidak perlu berburuk sangka, karena toh suara penentu ada di tangan warga Kalibata City. Tinggal bagaimana kita memilih orang-orang yang jelas jejak rekamnya untuk duduk di kepengurusan PPPSRS,” jelas Musdalifah.
Pemburu Cuan
Sementara itu, menurut salah seorang warga Kalibata City yang enggan disebut namanya, menyayangkan masih ada pihak-pihak yang berusaha membuat kekacauan untuk membuat kesan seakan-akan proses yang dijalankan oleh pengembang selama ini cacat hukum dan penuh rekayasa, padahal sebenarnya merekalah yang bersiasat dan berkomplot untuk menguasai PPPSRS.
”Setelah menguasai PPPSRS, saya duga mereka akan bagi-bagi proyek pengelola. Mereka ini pemburu cuan. Terbukti sebagian besar oknum-oknum vokal ini bermasalah di luar maupun di dalam Kalibata City. Bahkan ada yang sudah dibui karena kasus penggelapan (penipuan) uang miliaran rupiah. Tak kebayang kalau oknum seperti ini yang berkuasa di PPPSRS,” ungkapnya.
Ada juga oknum di Kalibata City yang diduga menjual unit apartemen tanpa sepengetahuan orang (pemilik unit) atau kliennya. Ada lagi oknum diduga menggelapkan dana Covid hingga puluhan juta sumbangan untuk warga Kalibata City yang hingga sekarang tidak ada pertanggungjawabannya.
”Oknum-oknum model beginilah yang tampak sekali berambisi berebut PPPSRS, tapi dengan menjelek-jelekan pengembang dan badan pengelola. Mereka ingin badan pengelola sekarang keluar agar mereka bisa leluasa mengelola Kalibata City yang dana IPL-nya sebulan mencapai miliaran rupiah,” kata penghuni Tower Sakura ini.
Tak hanya itu, mereka juga menuduh Tim Verifikasi yang sudah terbentuk dan telah disetujui DPRKP DKI Jakarta tidak sah, lalu menggugat ke PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara), tapi kabarnya gugatan mereka sudah ditolak.
Dia mengaku tak rela dan berharap jangan sampai oknum-oknum ini yang menguasai PPPSRS. Untuk itu, ia menghimbau warga Kalibata City secara jernih meneliti siapa-siapa pemilik yang punya jejak rekam peduli dan mau mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membangun Kalibata City.
”Tentunya selain peduli dan berkemampuan, tokoh tersebut tidak punya masalah finansial dalam artian sudah mapan, sehingga niatnya tidak mencari cuan di PPPSRS, tapi benar-benar untuk pengabdian,” pungkasnya.
