berita

Inflasi April Terkendali: Ingatkan Daerah Tak Lengah






Inflasi April Terkendali 2,42%, Kemendagri Ingatkan Daerah Tak Lengah

Inflasi April Terkendali 2,42%, Kemendagri Ingatkan Daerah Tak Lengah

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan inflasi nasional pada bulan April 2026 mencapai 2,42 persen secara year-on-year (yoy). Angka ini masih berada dalam kisaran target pemerintah yakni 1,5 hingga 3,5 persen, yang dinilai membawa keuntungan bagi konsumen dan produsen.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menekankan agar pemerintah daerah (Pemda) dan kementerian/lembaga terkait tidak larut dalam kepuasan. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Tomsi meminta semua pihak untuk terus memastikan harga komoditas tetap terkendali sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Peran Daerah Mendukung Pengendalian Inflasi

Tomsi mengajak setiap daerah untuk memperhatikan angka inflasi di wilayah masing-masing. Dia meminta daerah yang memperlihatkan tingkat inflasi di atas rata-rata nasional segera mengambil langkah-langkah kontrol untuk menstabilkan situasi.

“Saya meminta kepada teman-teman kepala daerah dan jajarannya, terutama TPID, untuk turun langsung ke lapangan. Jangan hanya sebatas rapat, tetapi implementasikan dalam tindakan nyata,” ujarnya.

Komoditas Pengaruhi Indeks Perkembangan Harga

Tomsi juga menyoroti beberapa komoditas yang berdampak pada Indeks Perkembangan Harga (IPH) di minggu kelima bulan April 2026, seperti minyak goreng, bawang merah, gula pasir, cabai merah, dan beras.

Menurutnya, terjadi peningkatan jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng, mencapai 240 kabupaten/kota pada periode tersebut. Sebelumnya, hanya 224 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga minyak goreng pada minggu sebelumnya.

Tomsi menekankan pentingnya perhatian terhadap setiap kenaikan harga, meskipun nominalnya kecil. Ia memastikan bahwa setiap kenaikan harga, bahkan hanya 100 rupiah, harus segera ditindaklanjuti, terutama pada komoditas yang diatur oleh pemerintah.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah narasumber, di antaranya Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, Direktur Statistik Harga BPS Sarpono, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Bapanas Kelik Budiana. Para narasumber dari kementerian/lembaga lainnya, Pemda, dan Forkopimda juga turut hadir secara daring. (rea/rir)

Source link