KABAR DPR – Forum Advokat Pemantau Kecurangan Pemilu (FAPKP) bakal mengerahkan timnya untuk mengawasi netralitas aparatur negara. Dengan begitu, aparatur negara tak bakal campir tangan dalam Pemilu 2024 mendatang.
“Kami ingin menyelematkan pemilu ini berlangsung secara Luber dan Jurdi.
Dalam konteks apakah disitu ada dugaan keterlibatan dari aparat penegakan hukum, apakah kepolisian, kejaksaan atau hakim disitu, atau juga ada aparat sipil negara,” ujar Koordinator FAPKP, Alvon Kurnia Palma pada wartawan, Rabu (13/12/2023).
Menurutnya, pengawasan pada netralitas aapratur negara itu dilakukan lantaran adanya potensi persoalan kecurangan dalam Pemilu 2024 mendatang. Apalagi, dewasa ini berkembang isu tentang banyaknya ASN yang saling dukung-mendukung pada paslon tertentu.
“Kenapa kami memilih itu, karena kami pernah mendengar disitu ada potensi-potensi masalah, diduga itu pernah dilakukan, oleh sebab itu kami ingin bermain di wilayah itu,” tuturnya.
Dia merangkan, tim itu juga bakal dikerahkan ke berbagai wilayah di Indonesia guna memantau agar Pemilu 2024 mendatang berjalan Luber dan Jurdil. Tim tersebut bakal bekerjasama dengan jaringan Ornops dan Mahasiswa sebagai civil society di wilayah tersebut, termasuk tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh.
“Dalam waktu dekat, kami akan turun ke berbagai wilayah di Indonesia yang menurut kami perlu untuk dipantau secara khusus, diantaranya Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jawa Timur,” jelasnya.
Dia menambahkan, semua itu dilakukan agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Nantinya, kala pihaknya menerima laporan ataupun menemukan kecurangan dimaksud di lapangan, FAPKP bakal memberikan advokasi hingga membuat laporan pada pihak-pihak berwenang.
