KABAR DPR – Anggota DPR RI Fadli Zon menilai kemakmuran petani adalah syarat untuk kedaulatan pangan. Ia menyampaikan hal itu dalam rangka memperingati Hari Krida Pertanian yang jatuh tiap tanggal 21 Juni.
Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu, sebagai organisasi petani tertua, pihaknya ingin menyuarakan kembali pentingnya isu kedaulatan pangan. Bagi HKTI, kedaulatan pangan lebih utama daripada ketahanan pangan.
“Sebagai bangsa dan negara agraris, kita memang dituntut untuk bisa memproduksi pangan sendiri. Jika kebutuhan pangan 275 juta perut orang Indonesia tidak bisa dicukupi sendiri, ini bisa membahayakan kedaulatan kita sebagai bangsa dan negara. Penjajahan ekonomi dan politik dimulai dari penjajahan perut,” ujar Fadli, Jumat (23/6/2023).
Namun, HKTI punya catatan dalam isu kedaulatan pangan ini. Dalam pandangan HKTI, selama ini, isu kedaulatan pangan masih bias pendekatan produksi, tetapi masih kurang menghiraukan pendekatan aktor.
Padahal, pendekatan aktor ini sangat penting. Kita mustahil bisa meraih kedaulatan pangan jika petani kita sendiri tidak berdaulat dan kehidupan ekonominya masih terkebelakang.
“Itu sebabnya, dalam pandangan HKTI, untuk menggapai kedaulatan pangan, kemakmuran petani menjadi syarat mutlak. Jika petani kita makmur, mendapatkan insentif yang cukup, produktivitas mereka pasti meningkat. Hal ini juga akan menarik para pemuda untuk terjun ke sektor pertanian,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Menurutnya, pendekatan aktor dalam isu kedaulatan pangan ini sejalan dengan semangat Hari Krida Pertanian. Hari besar ini diperingati salah satunya untuk menghormati dan mengenang para tokoh dan para petani-peternak Indonesia. Memakmurkan petani adalah bentuk konkret dari menghormati tokoh-tokoh pertanian kita.
“Sejauh ini kehidupan petani kita memang masih jauh dari makmur. Nilai Tukar Petani (NTP) kita pada Mei 2023 lalu untuk subsektor tanaman ‘hanya” sebesar 104 poin dan untuk peternakan “hanya” 102 poin. Perlu dicatat, subsektor tanaman pangan merupakan subsektor dengan jumlah petani terbanyak. Jika nilai tukarnya hanya sebesar itu, berarti kehidupan petani masih jauh dari makmur. Mereka masih hidup sangat pas-pasan. Ukuran kemakmuran petani adalah jika NTP kita bisa berada di level 120 hingga 130,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini.
Untuk mendorong peningkatan NTP, tambahnya, Pemerintah harus mendukung pentingnya subsidi output, bukan sekadar subsidi input seperti yang sudah ada.
Subsidi ouput yang dimaksud adalah penetapan harga yang menguntungkan petani dan jaminan penyerapan gabah oleh pemerintah. HKTI mendesak agar pemerintah bisa menetapkan dan mensubsidi harga gabah melalui mekanisme HPP (Harga Pembelian Pemerintah) sebesar minimal 30 persen dari biaya pokok produksi. Sebab, selama ini petani kita selalu menghadapi masalah klasik, di mana jika musim panen harga gabah mereka pasti anjlok.
