KABARDPR.COM, PEKANBARU- Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M Said, mengatakan pihaknya ingin melihat sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau. Hal itu diungkapkannya saat memimpin Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (26/3/2024).
“Badan Anggaran DPR RI ingin melihat secara langsung bagaimana sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau,” ungkap Muhidin kepada Parlementaria.
Melalui Kunjungan Kerja (Kunker) ini, Banggar DPR RI dengan fungsi pengawasan dan fungsi anggarannya berupaya terus berkomitmen terhadap kemajuan pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang ingin dilihat oleh Banggar DPR RI itu pun diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Riau.
fasilitas business matching perbankan, dan Survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID) yang merupakan upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan akses pembiayaan melalui penyediaan informasi database profil UMKM potensial dibiayai.
Lebih lanjut, Muhidin menyatakan pihaknya juga menyoroti implementasi penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN, terutama Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Riau, setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD). Ia menjelaskan, dana TKD memiliki peran penting terhadap upaya pembangunan daerah khususnya di Provinsi tersebut.
“Alokasi Dana Transfer ke Daerah dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Riau,” jelasnya.
Terkait implementasi penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN, Hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebelumnya menyatakan mengalami masalah penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada penerbitan juklak dan juknis yang sering mengalami keterlambatan.
Menanggapi hal itu, Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto berharap hasil diskusi dengan Banggar DPR RI ini dapat menjadi jawaban atas tantangan yang dihadapi oleh Pemda di Provinsi Riau. “Kami berharap hasil diskusi yang mendalam dan konstruktif ini dapat mengatasi sejumlah tantangan, termasuk tren penurunan realisasi dana transfer Riau dari tahun ke tahun,” pungkas Hariyanto. (Ki)
