KABAR DPR – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengkritik pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terkait isu pemilu proporsional tertutup.
Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya tidak menakut-nakuti rakyat dan bisa bersikap negarawan. Adapun SBY sebelumnya sempat mengatakan jika sistem pemilu proporsional tertutup bisa menimbulkan kekacauan politik.
“Tidak perlu seorang pemimpin menakut-nakuti rakyat selama para pemimpin punya sikap kenegarawanan yang kuat dan Presiden Jokowi, KH Maruf Amin, Ibu Megawati Soekarnoputri semuanya mendorong dengan sikap kenegarawanan untuk menghasilkan pemilu yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” kata Hasto ditemui di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).
Hasto menganggap jika chaos atau kekacauan politik biasanya terjadi ketika ada kecurigaan berlebihan.
“Chaos politik itu ketika dalam era kontestasi pemilu yang sangat ketat ada yang menyalahgunakan kekuasaan, ada yang curiga berlebihan terjadi kecurangan sebelum pemilu dilaksanakan, padahal kami menjadi bagian dari piar demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Kami tidak diajarkan untuk menang dengan segala cara mendapatkan kenaikan 300 persen, kami menang dengan cara-cara konstitusional,” ujar Hasto.
Di lain sisi, Hasto sendiri menyatakan jika PDIP sebagai partai siap menyikapi kondisi apapun saat pemilu nanti. Pasalnya, parpol tersebut selalu mendorong pelembagaan partai.
Menurut Hasto, PDIP mampu menghadirkan stok kader terbaik untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan.
Beberapa tokoh yang didsebutkan dirinya, seperti Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto, Pramono Anung. Kemudian terdapat Calon Presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo terlahir dari proses pelembagaan partai dengan kaderisasi.
“PDIP selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup, meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup, tetapi kami juga siap apa pun yang diputuskan oleh MK,” ujar pria kelahiran Yogyakarta itu.
Di balik kisruh ini, Hasto juga meminta Denny Indrayana bertanggung jawab. Menurutnya pernyataan Denny telah menjadi spekulasi karenamenuding putusan MK sudah dibuat meloloskan sistem proporsional tertutup, padahal MK belum mengumumkan apapun.
“Jadi, jangan apa yang menjadi pengalaman dari Pak Denny dalam pemerintahan sebelumnya sepertinya (seakan-akan dituduh) kemudian terjadi dalam pemerintahan saat ini,” kata Hasto.
“Bagi PDIP sangat nyata dua kali pemilu, bahkan ketika PDIP dalam pemerintahan, kenaikan suara pemilu yang diperoleh PDIP itu sangat realistis. Dan itu melalui kerja organik dari seluruh partai, tidak ada melalui suatu rekayasa kekuasaan sehingga ada partai yang bisa naik 300 persen,” kata Hasto lagi.
