Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) benar-benar siap beroperasi dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Nurhadi menilai pembangunan dapur di wilayah 3T tidak boleh berhenti pada capaian fisik. Menurut dia, operasional pelayanan MBG harus disiapkan sejak awal agar keberadaan dapur tidak sia-sia.
“Kami ingin memastikan komitmen tersebut benar-benar menjadi operasional di lapangan. Jangan sampai dapurnya sudah dibangun, tetapi masyarakat belum menerima manfaat karena masih terkendala SDM, peralatan, logistik, listrik, air bersih atau pembiayaan operasional,” ujar Nurhadi.
Ia mengatakan BGN sebelumnya telah menyampaikan komitmen untuk mengaktifkan dapur-dapur 3T secara bertahap mulai September 2026. Karena itu, Nurhadi meminta BGN memaparkan data yang konkret mengenai jumlah dapur di wilayah 3T yang sudah selesai dibangun, siap beroperasi, telah beroperasi, dan yang masih menghadapi kendala.
Menurut dia, kejelasan data dibutuhkan agar pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T benar-benar berlanjut menjadi pelayanan kepada masyarakat.
Perlu perencanaan khusus
Nurhadi juga menilai operasional dapur di daerah 3T memerlukan perencanaan khusus. Ia menyebut setiap wilayah memiliki karakteristik berbeda, terutama dalam hal rantai pasok dan distribusi bahan pangan.
“Dapur di Jakarta tentu tidak bisa disamakan dengan dapur di daerah terpencil. Persoalan jarak, transportasi, bahan pangan, listrik, air dan SDM harus dihitung sejak awal. Jangan setelah dapurnya berdiri baru kita mencari solusi,” kata dia.
Dia menambahkan, masyarakat di wilayah 3T perlu mendapat perhatian lebih besar karena akses terhadap pangan bergizi dan layanan dasar relatif lebih terbatas.
“Jangan sampai 3T hanya menjadi target dalam laporan pembangunan. Yang kami inginkan adalah kepastian: dapurnya ada, siap, beroperasi, makanan aman, dan masyarakat benar-benar menerima manfaat MBG,” ujarnya.
Aktivasi bertahap
Sebelumnya, pemerintah menyatakan memprioritaskan aktivasi 111 SPPG di wilayah 3T pada tahap awal perluasan Program Makan Bergizi Gratis. Sebanyak 111 SPPG itu tersebar di sembilan provinsi, termasuk enam provinsi di Tanah Papua.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyebut Papua Barat Daya memiliki 14 SPPG 3T yang siap dioperasikan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya datang langsung untuk memastikan SPPG benar-benar siap.
“Jangan hanya mengejar cepat beroperasi, tetapi kualitas makanan, keamanan pangan, kebersihan dapur, dan pelayanan kepada penerima manfaat juga harus terjamin,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan resmi.
Sumber: ANTARA
