Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah memperjelas terlebih dahulu kebenaran informasi mengenai delapan warga negara Indonesia yang disebut direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia. Ia menilai sejumlah hal mendasar masih perlu dipastikan sebelum muncul kesimpulan lebih jauh, termasuk soal status WNI dan keberadaan mereka saat ini.
Menurut Sukamta, pemberitaan mengenai kasus itu sudah berkembang cukup jauh, sementara fakta dasarnya belum sepenuhnya jelas. Karena itu, ia meminta agar pemerintah tidak terburu-buru menarik kesimpulan hukum, termasuk terkait istilah tentara bayaran maupun ancaman kehilangan kewarganegaraan.
“Menurut saya jangan terlalu cepat ke sana. Perjelas dulu duduk beritanya,” kata Sukamta di Jakarta, Jumat.
Sukamta menekankan perlunya pemerintah memastikan identitas sebenarnya dari orang-orang yang disebut dalam pemberitaan tersebut. Pemerintah, kata dia, perlu memverifikasi kebenaran status WNI, lokasi keberadaan mereka saat ini, serta apakah benar mereka bergabung dengan militer Rusia.
Ia juga mendorong penelusuran terhadap cara para WNI itu bisa masuk ke lingkungan militer Rusia. Menurutnya, perlu dipastikan apakah mereka memang bergabung secara langsung atau justru terjebak iming-iming lewat tawaran pekerjaan lain.
“Hal-hal mendasar seperti ini harus jelas dulu. Jangan sampai kita sudah sampai pada kesimpulan hukum, sementara faktanya sendiri masih kita cari,” katanya.
Verifikasi di tengah perang Rusia-Ukraina
Sukamta mengingatkan bahwa informasi tersebut muncul di tengah situasi perang Rusia dan Ukraina. Dalam kondisi seperti itu, kata dia, setiap informasi yang beredar harus diverifikasi lebih lanjut, terlebih bila sumbernya berasal dari salah satu pihak yang terlibat dalam perang.
“Bisa saja informasinya benar. Tetapi, tugas kita adalah memeriksanya sendiri. Indonesia harus punya penilaian berdasarkan informasi yang dapat kita verifikasi,” katanya.
Ia menambahkan, banyaknya pemberitaan belum tentu berarti informasi sudah terkonfirmasi dari banyak sumber. Menurut dia, tidak jarang banyak berita justru bersumber dari informasi yang sama.
Karena itu, Sukamta meminta pemerintah menggunakan jalur yang dimiliki untuk memperoleh kejelasan. Jalur tersebut mencakup Kementerian Luar Negeri, perwakilan Indonesia di luar negeri, lembaga intelijen, serta instansi terkait lainnya.
Menjaga keselamatan WNI
Sukamta menegaskan bahwa persoalan ini menyangkut keselamatan warga negara Indonesia. Ia menilai pemerintah memiliki saluran diplomatik dan intelijen yang dapat digunakan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.
“Pemerintah tentu punya saluran diplomatik dan intelijen untuk mengecek. Itu yang sebaiknya dilakukan sampai kita mendapatkan gambaran yang cukup jelas,” katanya.
Dengan begitu, kata Sukamta, pemerintah dapat memperoleh dasar yang lebih kuat sebelum mengambil sikap atas informasi yang beredar mengenai dugaan keterlibatan WNI dalam militer asing.
Sumber: ANTARA



