KABAR DPR – Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo ikut komentari polemik pernyataan Rocky Gerung sebut Jokowi “Bajingan Tol*l”.
Menurut Faldo, Jokowi sudah terbiasa dalam menghadapi pernyataan-pernyataan serupa selama menjabat sebagai kepala negara.
Selain itu, Faldo mengungapkan bahwa dari pihak istana belum ada rencana untuk menempuh jalur hukum atas pernyataan Rocky Gerung tersebut.
“Sejauh ini tidak ada omongan (akan melaporkan ke polisi),” ucap Faldo dalam keterangannya yang dikutip, Kamis (3/8).
Meski begitu, ia turut menyayangkan pernyataan Rocky Gerung tersebut. Menurutnya, pernyataan Rocky soal IKN penuh dengan kekeliruan.
Pasalnya, IKN dibangun atas kesepakatan bersama pemerintah dan DPR RI. Pun juga kesepakatan itu tertuang dalam UU tentang Ibu Kota Negara (IKN).
“Saya kira di situ Pak Rocky keliru. Itu informasi yang menyesatkan dan bohong. Faktanya, siapa pun presidennya harus jalankan itu, kecuali UU-nya direvisi bersama DPR,” terangnya.
Sekedar informasi, sejuah tercatat sudah ada empat laporan yang masuk ke pihak kepolisian dari pendukung Jokowi atas pernyataan Rocky.
Pertama adalah laporan dari kelompok yang mengatasnamakan Relawan Indonesia Bersatu dan teregister dengan nomor LP/B/4459/VII/2023/SPKT POLDA METRO JAYA tanggal 31 Juli 2023. Kedua laporan dari politikus PDIP Ferdinand Hutahaean yang teregister dengan nomor LP/B/4465/VIII/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 1 Agustus 2023.
Dua laporan itu sama-sama menjerat Rocky dengan Pasal 286 ayat 2 Jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau Pasal 156 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Menyusul kemudian laporan ke Polda Metro Jaya oleh DPN Repdem selaku organisasi sayap PDI Perjuangan terkait hal serupa.
Sementara di Bareskrim belakangan tercatat satu pelaporan masuk terkait aduan yang sama oleh Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDI Perjuangan.
