London — Pemerintah Inggris bergerak lebih tegas terhadap aliran dana politik yang dinilai berisiko membuka celah campur tangan asing. Salah satu langkah paling mencolok yang kini masuk meja kebijakan adalah pelarangan donasi kripto kepada partai politik, sebuah isu yang sebelumnya berada di area abu-abu dalam sistem pendanaan politik Inggris.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyebut larangan itu sebagai bagian dari 17 rekomendasi yang disusun Philip Rycroft, mantan pejabat pemerintah, untuk memperkuat perlindungan terhadap demokrasi Inggris. Dalam paket usulan tersebut, pemerintah juga diminta menutup celah lain, termasuk pembatasan sumbangan dari warga Inggris yang tinggal di luar negeri hingga maksimal 100.000 poundsterling per tahun.
Fokus Baru pada Celah Pendanaan Politik
Langkah ini muncul di tengah kekhawatiran yang lebih luas soal keterlibatan pihak asing dalam politik domestik Inggris. Pemerintah menilai sistem pendanaan partai perlu diperketat agar tidak dimanfaatkan sebagai jalur pengaruh oleh aktor luar negeri, terutama setelah beberapa kasus campur tangan politik di masa lalu kembali memicu perhatian publik.
Selain larangan donasi kripto, rekomendasi Rycroft juga mencakup usulan untuk melarang iklan politik online yang dibiayai pihak asing. Pemerintah saat ini masih menimbang respons resmi atas sejumlah poin lain dalam laporan tersebut, sehingga arah kebijakan final belum sepenuhnya diputuskan.
Namun, pesan politiknya sudah jelas: London ingin menutup sumber dana yang sulit dilacak, cepat berpindah tangan, dan berpotensi digunakan untuk menyamarkan asal-usul pemberi sumbangan. Kripto, dalam konteks ini, dianggap sebagai instrumen yang terlalu rentan untuk dibiarkan masuk ke pendanaan partai.
Reform UK Jadi Sorotan
Di tengah tinjauan tersebut, Reform UK menjadi partai yang paling disorot. Partai ini diketahui sebagai satu-satunya partai di Westminster yang secara terbuka menerima donasi dalam bentuk mata uang kripto. Langkah itu membuat mereka berada di pusat perdebatan soal transparansi dan kepatuhan terhadap aturan pendanaan politik.
Reform UK sebelumnya mengumumkan bahwa mereka menerima sumbangan dalam bitcoin dan aset kripto lainnya. Meski begitu, partai itu menegaskan bahwa setiap donasi di atas 500 poundsterling akan diperiksa terlebih dahulu. Dengan kata lain, ada proses verifikasi yang diklaim tetap dijalankan sebelum dana masuk ke partai.
Partai tersebut juga menyatakan bahwa donasi kripto tidak akan diterima dalam bentuk aset digital secara langsung. Menurut mereka, setiap sumbangan akan diubah menjadi uang tunai oleh pihak ketiga yang teregulasi sebelum diteruskan ke partai. Reform UK berpendapat skema ini membuat mereka tetap berada dalam koridor aturan pendanaan partai di Inggris.
Tekanan untuk Menutup Celah Lama
Meski belum ada partai politik yang melaporkan menerima donasi kripto secara resmi, wacana pelarangan ini menunjukkan arah baru dalam pengawasan dana politik di Inggris. Pemerintah tampaknya tidak ingin menunggu munculnya kasus besar sebelum bertindak.
Dalam praktiknya, larangan ini akan menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk memastikan sumber dana kampanye lebih mudah ditelusuri. Isu ini penting bukan hanya karena menyangkut transparansi, tetapi juga karena menyentuh pertanyaan mendasar tentang siapa yang sesungguhnya membiayai politik di Inggris.
Dengan rekomendasi Rycroft yang kini dipertimbangkan satu per satu, pemerintah Starmer sedang menguji seberapa jauh sistem politik Inggris bisa diperketat tanpa mengorbankan ruang pendanaan yang sah. Di titik ini, kripto tampaknya menjadi korban pertama dari dorongan untuk menutup pintu sebelum pengaruh asing menemukan jalannya masuk.
