Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9). Pengangkatan itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 97p Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029.
Usai dilantik, Suahasil menyampaikan bahwa Prabowo memberi arahan agar kesehatan dan kredibilitas keuangan negara tetap terjaga. Ia juga menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus tetap sehat, kredibel, dan mampu menjalankan program-program prioritas pemerintah.
“APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia,” ujar Suahasil usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Suahasil juga menegaskan defisit APBN akan tetap dijaga di bawah 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Ia menyebut batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen memang sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Defisit (APBN) akan tetap di bawah 3 persen (terhadap PDB),” katanya.
Di tengah penugasan barunya, Suahasil disebut menghadapi sejumlah pekerjaan rumah besar dalam pengelolaan keuangan negara. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menyebut ada empat PR besar yang menanti sang menteri baru.
Pertama, menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN, terutama pada sisi defisit, utang, dan kualitas belanja. Kedua, meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan. Ketiga, memastikan program prioritas pemerintah tetap berjalan tanpa membuat fiskal kehilangan ruang gerak. Keempat, memulihkan kepastian atau predictability kebijakan fiskal agar pasar dan investor kembali memperoleh kepastian.
“Jadi bukan hanya soal mencari uang lebih banyak, tetapi bagaimana setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar,” ungkap Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (16/9).
Ronny menilai Suahasil memiliki modal teknokratis yang kuat karena bukan orang baru di Kementerian Keuangan. Sebelum menjadi menteri, ia lama menjabat Wakil Menteri Keuangan dan dinilai sudah memahami mesin fiskal dari dalam.
Namun, menurut Ronny, tantangan Suahasil bukan pada pemahaman APBN, melainkan pada keberanian mengambil keputusan dan memastikan disiplin fiskal benar-benar dijalankan. Ia menilai kapasitas Suahasil juga akan diuji oleh seberapa kuat mandat politik yang diberikan kepadanya.
“Karena Menkeu yang bagus tidak cukup hanya punya kemampuan teknokratis, tapi juga harus punya otoritas untuk mengatakan ‘tidak’ ketika ada belanja atau kebijakan yang berisiko terhadap kesehatan APBN,” terangnya.
Ronny juga menilai target menjaga defisit APBN di bawah 3 persen bukan hal yang mustahil bagi Suahasil, meski ruang geraknya tidak longgar. Tantangannya, kata dia, muncul ketika belanja pemerintah membesar dan kebutuhan program prioritas meningkat, sementara penerimaan negara belum tentu tumbuh dengan kecepatan yang sama.
Ia menambahkan, pengendalian utang tidak cukup hanya dengan membatasi utang baru. Yang lebih penting, menurut Ronny, adalah menjaga debt sustainability, membuat pertumbuhan ekonomi lebih cepat daripada pertumbuhan beban utang, menjaga biaya bunga tetap terkendali, serta memastikan utang digunakan untuk membiayai aktivitas yang produktif.
Dalam pandangan Ronny, utang sebaiknya tidak hanya dipakai untuk menutup belanja rutin.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kebijakan warisan menteri keuangan sebelumnya sebaiknya dinilai berdasarkan hasil yang terukur sebelum diputuskan dilanjutkan atau dihentikan oleh Suahasil.
Menurutnya, reformasi perpajakan dan bea cukai, penguatan Coretax, peningkatan kepatuhan, transparansi APBN, penajaman belanja, serta kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) memiliki tujuan yang sejalan dengan kebutuhan memperkuat penerimaan dan kredibilitas fiskal. Ia menilai kebijakan-kebijakan itu patut dilanjutkan.
Sementara itu, kebijakan yang menggunakan neraca pemerintah atau likuiditas publik untuk mendorong pertumbuhan, menurut Syafruddin, perlu diuji lebih ketat terhadap additionality, risiko, dan biaya peluang.
Ia mencontohkan penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebanyak Rp200 triliun di bank yang menurutnya perlu dievaluasi dari dampaknya terhadap kredit produktif, bukan sekadar pertumbuhan likuiditas.
“Kerangka yang tepat adalah mempertahankan kebijakan yang terbukti memperkuat penerimaan, efisiensi, dan stabilitas, memperbaiki desain yang hasilnya campuran, serta menghentikan instrumen yang manfaat marginalnya lebih kecil daripada risiko fiskalnya,” ucap Syafruddin.
Syafruddin juga menilai Indonesia membutuhkan menteri keuangan yang mampu menjalankan tiga fungsi sekaligus, yakni menjaga kredibilitas, merancang pembiayaan pembangunan, dan mengelola risiko. Ia menyebut tantangan utama bukan memilih antara ekspansi dan disiplin, melainkan memastikan ambisi pembangunan tidak menciptakan kewajiban yang melampaui kemampuan pendapatan negara.
Menurut dia, sosok yang efektif perlu menguasai detail fiskal, mampu berkomunikasi kepada Presiden, DPR, pasar, dan publik, serta berani meminta bukti manfaat sebelum anggaran diperbesar.
“Ia juga harus menjaga jarak profesional dari kepentingan sektoral tanpa menganggap Kemenkeu sebagai lembaga yang terpisah dari pemerintah. Independensi yang relevan di sini adalah integritas teknokratis: keputusan harus berbasis data, aturan, dan analisis risiko,” jelasnya.
Syafruddin menyebut ujian terbesar akan muncul ketika pertumbuhan melambat atau pasar menuntut premi risiko lebih tinggi. Pada kondisi itu, menurut dia, kredibilitas dibangun bukan lewat retorika, melainkan lewat kemampuan menetapkan prioritas, membuka trade-off secara transparan, dan menjaga agar APBN tetap punya ruang menghadapi krisis berikutnya.
Sumber: CNN Indonesia
