KABAR DPR – Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Zulfadly Syam, menyoroti soal Starlink, jaringan internet berbasis satelit milik Elon Musk, yang mencoba memasuki pasar Indonesia. Ia menekankan ada beberapa aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam hal ini.
Pertama, Zulfadly Syam menyoroti masalah tata kelola industri. Ia menekankan bahwa perusahaan asing yang ingin menjalankan layanan di Indonesia harus mengurus izin Penanaman Modal Asing (PMA) terlebih dahulu. Hal ini adalah langkah penting sebelum mengurus izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta pendaftaran IP Address yang berlokasi di Indonesia. Jadi perlunya proses yang jelas dalam mengizinkan layanan internet asing di Indonesia.
Kemudian terkait dengan keamanan cyber. Di mana data dan informasi yang ada di Indonesia adalah aset berharga, dan perlindungan terhadap keamanan cyber harus menjadi prioritas. Pasalnya dengan meningkatnya konektivitas internet, risiko keamanan juga meningkat. Pemerintah harus mempertimbangkan dengan serius bagaimana data pribadi dan informasi sensitif akan dikelola dan diproteksi. Kesalahan dalam tata kelola data dapat mengancam keamanan cyber.
“Jadi kalau kita sembarangan tidak hati-hati apapun itu teknologi nya bisa mengancam cyber kita. Nah sekarang kita tanya dulu kepada pemerintah soal apa arti daulatnnya informasi,” kata Zulfadly dalam podcast Jurnalis dan Content Creator Network (JCC Network), betajuk “Pertarungan Internet! Starlink ‘Ancam’ Internet Lokal?”, Jumat (3/11/2023).
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Riko Noviantoro, menyoroti soal Starlink yang menunjukkan minat untuk membangun usaha di Indonesia. Namun, tidak ingin merekrut tenaga kerja Indonesia. Baginya ini adalah
bentuk keprihatinan serius.
Jika pemerintah tidak berhati-hati dalam menangani masalah ini, Indonesia berisiko kehilangan kendali atas wilayahnya sendiri akibat pengaruh perusahaan asing seperti Starlink. Oleh karena itu, Riko mengingatkan pentingnya pemerintah memiliki daya tawar yang kuat dan menerapkan regulasi yang menguntungkan pengusaha dan tenaga kerja lokal.
“Saya pikir ini akan menjadi kecelakaan jangka panjang kalau pemerintah tidak hati -hati, karena akhirnya kita menyerahkan wilayah Indonesia kepada satelit yang diberikan oleh Elon Musk,” pungkasnya.
