KABAR DPR – Komisi IV DPR mengkritik Badan Pangan Nasional (Bapanas) lantaran meminta tambahan anggaran yang salah satunya untuk membeli fasilitas mobil mendistribuskan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Adapun Bapanas mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 841,1 miliar ke Komisi IV DPR RI untuk pagu tahun 2024 mendatang.
Dana itu akan digunakan untuk pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan sebesar Rp 282,2 miliar, pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi Rp 245,23 miliar. Selanjutnya juga ada program pemantapan penganekaragaman yang dialokasikan sebesar Rp 273,86 miliar.
Menanggapi permintaan Bapanas itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menyatakan kecewa atas rencana Bapanas soal pembelian fasilitas mobil mendistribuskan GPM ini.
Menurut Firman, sebaiknya Bapanas bisa berkerjasama atau berkoordinasi dengan lembaga lain agar dapat menjalankan rencananya tanpa harus membeli fasilitas kendaraan untuk distribusi GPM.
Terlebih lagi, jika Bapanas mau bekerjasama dengan Komisi IV sebagai mitra kerja pastinya masalah seperti ini bisa dibantu tanpa perlu menghambur-hamburkan uang negara untuk membeli suatu fasilitas yang tidak semestinya.
“Kalau saya boleh kasih masukkan, tidak harus dengan menambah fasilitas kendaraan untuk GPM, Bapanas kan bisa bekerjasama misalnya dengan Bulog untuk soal beras atau bekerjasama dengan Berdikari untuk masalah perunggasan dan juga kami (Komisi IV) bisa dilibatkan dan beri informasi kepada semua pihak bahwa di daerah ini ada kerawanan pangan pastinya semua akan membantu karena demi kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Firman, Jumat (8/9/2023).
Sebagai mitra Komisi IV, sambung Firman, Bapanas harusnya punya visi misi serta spirit yang seharusnya sudah ada sejak badan ini dibentuk yakni menyelenggarakan koordinasi perumusan, pemantapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pangan dan gizi serta pengendalian kerawanan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan dan persyaratan gizi pangan.
“Kalau tadi disampaikan bapak sudah kemana-mana, bapak ini bukan operator tapi sebaiknya bapak ini bikin rencana kerja strategi lima tahunan bahkan kami ini sedang menyusun RPJPM 2024. Nah dengan kami sedang membuat itu, Kepala Bapanas ini harusnya bikin roadmapnya sehingga suatu saat jika sudah tidak menjabat ada legacynya,” seloroh anggota Baleg DPR ini.
Karena itu, Firman meminta kepada Komisi IV DPR agar pembahasan masalah pembelian fasilitas mobil mendistribuskan Gerakan Pangan Murah (GPM) ditunda dan diperbaiki perencanaanya sampai benar-benar ada solusi yang lebih baik lagi.
“Saya mohon ditunda saja untuk diperbaiki selama belum clear, karena kita kedepan harus bisa bertanggungjawab penuh kepada rakyat Indonesia,” tegas legislator dapil Jateng III meliputi Pati, Gerobogan dan Rembang ini.
