Pemerintah Taiwan akan segera mengambil langkah penting dalam mengatur sektor kripto dengan meninjau rancangan undang-undang terkait sebelum pemungutan suara di legislatif. Amandemen terhadap Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang akan memberikan wewenang baru kepada regulator untuk menutup platform yang tidak terdaftar untuk tujuan AML. Selain itu, proposal awal untuk rezim perizinan penuh telah muncul sejak 2023, dengan stablecoin menjadi area minat utama.
Taiwan berencana mengadopsi pendekatan yang mirip dengan regulasi Pasar Aset Kripto Uni Eropa, dengan RUU yang sedang dipertimbangkan akan menciptakan kerangka hukum yang komprehensif bagi bursa, penerbit stablecoin, dan penyedia layanan aset kripto lainnya. Aturan dalam RUU ini akan mencakup aspek AML, persyaratan kustodi dan cadangan, serta langkah-langkah perlindungan konsumen.
Ketua FSC Peng dalam rapat Komite Ekonomi Yuan Legislatif menyatakan bahwa regulator telah mencapai konsensus dengan bank sentral Taiwan mengenai stablecoin yang dipatok Dolar Taiwan Baru. Rencananya, hanya lembaga keuangan berlisensi yang akan disetujui untuk menerbitkan koin yang didukung TWD. Peng juga menekankan bahwa pengenalan stablecoin domestik akan menjadi langkah penting dalam membawa aktivitas aset virtual ke dalam lingkungan yang sepenuhnya teregulasi.
Para menteri Taiwan dijadwalkan untuk meninjau rancangan undang-undang mengenai kripto minggu ini, dengan tujuan mempersiapkan pemungutan suara di Yuan Legislatif dalam waktu dekat. Jika pembahasan di majelis berjalan lancar, diprediksi bahwa stablecoin pertama yang dipatok TWD bisa disetujui paling cepat pada bulan Juni atau Juli tahun depan. Itulah perkembangan terbaru terkait regulasi sektor kripto di Taiwan.
