Pemulihan UMKM di Aceh, Sumut, dan Sumbar Jadi Sinyal Ekonomi Daerah Mulai Bergerak Lagi
Di tengah upaya pemulihan pascabencana, aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mulai menunjukkan napas baru. Warung, toko, restoran, hingga kafe yang sempat terdampak kini sebagian besar sudah kembali buka. Bagi daerah yang bergantung pada perputaran ekonomi harian, kondisi ini bukan sekadar kabar baik, melainkan tanda bahwa roda ekonomi perlahan kembali berputar.
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) mencatat, pemulihan UMKM di Sumatra Barat sudah mencapai 100 persen. Adapun di Aceh dan Sumatra Utara, tingkat pemulihannya berada di angka 94,44 persen. Dari data yang sama, 17 kabupaten/kota disebut telah kembali menjalankan aktivitas ekonomi secara normal.
UMKM Jadi Ukuran Nyata Pulih atau Tidaknya Ekonomi Daerah
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan UMKM merupakan salah satu indikator paling penting untuk membaca keadaan ekonomi di wilayah terdampak. Menurut dia, ketika usaha kecil kembali aktif, itu berarti masyarakat mulai punya ruang untuk bekerja, bertransaksi, dan menghidupkan pasar lokal.
Karena itu, pemulihan UMKM tidak dipandang sebagai urusan sektor usaha semata. Bagi pemerintah, ini menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengembalikan denyut ekonomi daerah setelah terdampak bencana. Dalam konteks ini, keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari bangunan yang berdiri kembali, tetapi juga dari usaha warga yang bisa kembali menghasilkan pendapatan.
Aceh Tengah dan Tapanuli Tengah Masih Jadi Titik Tekanan
Meski tren pemulihan terlihat kuat, belum semua wilayah bisa bernapas lega. Dua daerah yang masih membutuhkan perhatian khusus adalah Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Di Aceh Tengah, sejumlah unit usaha seperti restoran, warung, kafe, dan kedai masih mengalami dampak kerusakan berat di beberapa desa. Kecamatan Linge dan Kebayakan termasuk wilayah yang disebut masih menyisakan persoalan pada sarana usaha masyarakat. Kondisi ini membuat proses bangkit kembali tidak semudah daerah lain yang sudah lebih dulu pulih.
Sementara itu, di Tapanuli Tengah, sekitar 2.059 unit usaha masih terdampak banjir dan longsor. Kerusakan itu tersebar di 14 kecamatan, sehingga pemulihan di wilayah ini membutuhkan penanganan yang lebih terarah dan bertahap. Banyak pelaku usaha di daerah tersebut belum bisa kembali beroperasi secara penuh karena akses, fasilitas, dan perlengkapan usaha masih terganggu.
Bantuan Langsung dan KUR Diperkuat untuk Dorong Usaha Kembali Jalan
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah menyalurkan sejumlah dukungan langsung kepada pelaku UMKM terdampak. Bantuan yang diberikan mencakup alat produksi, bahan baku usaha, paket minyak goreng, pakaian baru, hingga benang songket. Selain itu, pemerintah juga menyediakan sumur bor dan tenda usaha sementara agar aktivitas jual beli tetap bisa berlangsung meski kondisi belum sepenuhnya normal.
Di sisi pembiayaan, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga diperkuat sebagai salah satu instrumen untuk membantu pelaku UMKM memulihkan modal dan memperbaiki usaha. Langkah ini menjadi penting karena banyak pelaku usaha kecil membutuhkan dorongan cepat agar bisa kembali memproduksi dan melayani konsumen.
Tito menyebut kolaborasi lintas kementerian sebagai kunci pemulihan ekonomi di daerah terdampak bencana. Dengan penanganan yang terhubung antara bantuan fisik, dukungan produksi, dan akses pembiayaan, pemerintah berharap UMKM di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak hanya kembali buka, tetapi juga mampu bertahan selama masa pemulihan berlangsung.
