Mekanisme pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, menjadi salah satu pembahasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat bertemu dengan Ketua Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) Zheng Shanjie.
Luhut mengatakan pembahasan itu disampaikan langsung kepada Zheng dalam pertemuan di Beijing, Jumat (18/9), seperti dikutip dari Antara. Ia menyebut masalah utang Whoosh termasuk dalam obrolan dengan pejabat China yang telah dikenalnya lama.
Dalam pertemuan itu, Luhut juga menyinggung perlunya tindak lanjut teknis terkait struktur pembayaran utang. Menurut dia, pihak yang dulu menangani proyek tersebut di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi membuat dirinya memahami persoalan yang dibahas.
Luhut menyebut persoalan itu juga sudah diketahui oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Presiden Prabowo, serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Ia mengatakan Presiden sudah memberi “green light” dan kini tinggal tahap eksekusi. Luhut berharap Dewan Ekonomi Nasional dapat membantu mempercepat penyampaian pembahasan tersebut ke China.
“Tidak ada masalah,” kata Luhut soal sikap pihak China terhadap mekanisme pembayaran utang Whoosh.
Ia juga menyampaikan bahwa Whoosh telah mengubah pola hidup masyarakat. Luhut menyebut ada yang bisa tinggal di Jakarta, makan siang di Bandung, lalu pulang pergi pada hari yang sama. Menurut dia, dalam pertemuan itu juga ada pembahasan mengenai keberlanjutan Whoosh hingga Surabaya.
Terkait keberlanjutan proyek kereta cepat, Luhut menilai Presiden Prabowo perlu menunjuk menteri koordinator terkait. Ia menyebut nama Agus Harimurti Yudhoyono, namun juga membuka kemungkinan siapa pun yang nantinya ditunjuk.
Sebelumnya, mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menggunakan skema cicilan sekitar Rp1 triliun per tahun dengan tenor hingga 80 tahun.
Ia menilai beban skema restrukturisasi itu relatif lebih ringan dari perkiraan sehingga masih dapat ditangani oleh Kementerian Keuangan.
Pemerintah juga berencana mengambil alih kepemilikan 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Porsi tersebut selama ini dikuasai konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan 40 persen sisanya tetap dipegang konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.
Saat ini, di Kementerian Keuangan masih berjalan due diligence dan evaluasi nilai saham terhadap saham PSBI yang akan dialihkan.
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan proses pengambilalihan pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke Kementerian Keuangan tetap berjalan meski terjadi pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.
Sumber: CNN Indonesia
