JAWATIMUR, KABARDPR.COM- Pemerintah baru-baru ini melakukan penambahan kuota impor beras sebanyak 1,6 juta ton yang sebelumnya telah dianggarkan untuk tahun 2024 ini sebesar 2 juta ton. Penambahan kuota impor beras ini dilakukan untuk mempersiapkan cadangan beras pemerintah (cbp) lantaran kondisi iklim yang mempengaruhi hasil produksi pertanian.
Anggota Komisi IV DPR RI Endro Purnomo pun berharap kedepan pemerintah dapat lebih berpihak kepada para petani dengan memberikan modal pertanian seperti pupuk dan juga bibit yang berkualitas dan lebih banyak lagi. Hal ini agar para petani dapat berproduksi lebih banyak lagi sehingga kedepan dapat mengurangi impor.
“Memang kalau kita lihat, impor sampai 3,6 juta ton ini cukuplah banyak. Oleh karena itu kita mengharapkan, ini menjadi pelajaran yang utama bagi kita mudah-mudahan nantinya kedepan tidak seperti ini. Memang ketika masyarakat ini membutuhkan (beras) harganya tinggi, ini impor beras adalah hal yang patut juga untuk dilaksanakan. Tapi kalau ini terus menerus saya berharap ini tidak sampai terjadi. Kita kuatkan petani kita, kita penuhi modal petani kita,” ujar Endro kepada Parlementaria saat kunjungan reses Komisi IV ke Gudang Bulog Banjarkemantren II, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (29/2/2024).
Lanjutnya, Politisi Fraksi Partai Gerindra juga meminta kepada Pemerintah untuk lebih memperhatikan sarana pertanian seperti irigasi sehingga pertanian dapat lebih kuat dengan adanya perubahan iklim seperti yang saat ini terjadi serta penyediaan pupuk bagi para petani agar bisa ditambahkan. Lantaran masih banyak sekali petani yang mengeluh sulit untuk mendapatkan pupuk.
“Tentunya saya sebagai anggota Komisi IV bersama teman-teman akan meminta kepada pemerintah, penyediaan pupuk yang menjadi hal utama di dalam produksi beras ini bisa tercapai. Jangan hanya setengah-setengah akhirnya hasilnya juga akan setengah. Tetapi kalau pupuknya bisa terpenuhi, sarananya terpenuhi, insyaAllah, petani kita udah mahir, petani kita sudah pandai untuk lebih bisa meningkatkan produksi baik ekstensifikasi maupun intensifikasi,” pungkas legislator dapil Jawa Timur VI itu. (Ki)
