KABAR DPR – Komisi X DPR RI mendukung seni budaya wayang tetap lestari dan eksis sebagai warisan karya Indonesia.
Diakui oleh UNESCO sebagai ‘A Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity’, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Dirjen Kebudayaan dinilai harus terlibat dan proaktif untuk mengedukasi sekaligus melindungi budaya wayang di Indonesia agar tidak punah termakan zaman.
Demikian pernyataan disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf Macan Effendi saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR dengan Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (Senawangi) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2023). Bersama dengan Komisi X, ia akan mengingatkan Kemendikbudristek mengenai isu ini.
“Wayang telah menjadi salah satu warisan Indonesia yang sudah diangkat menjadi warisan tak benda oleh UNESCO. Ini jadi kebanggaan kita bersama. Namun sayang, kini tidak terdengar. Melihat program Senawangi belum ‘align’ dengan Kemendikbudristek, maka kami akan mengusahakan agar Kemendikbudristek untuk memperhatikan nasib (budaya) wayang ini,” ucap Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Oleh karena itu, ia mengusulkan untuk mengaudit dana abadi kebudayaan yang dimiliki oleh Kemendikbudristek. Hal ini, menurutnya, perlu dilakukan agar penyaluran dana tersebut tepat guna dan tepat sasaran.
Menegaskan, Anggota Komisi X DPR RI Rano Karno menyatakan agar kasus ‘kartu kuning’ destinasi superprioritas Geopark Kaldera Toba tidak terulang pada warisan budaya wayang. Dirinya tidak ingin minimnya perhatian dari Kemendikbudristek melalui Dirjen Kebudayaan mengakibatkan budaya wayang punah di Indonesia serta tercoretnya dari daftar warisan dunia yang diakui oleh UNESCO.
Sebagai informasi, Senawangi menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Komisi X DPR guna menyelamatkan wayang dari kepunahan. Dipercaya oleh UNESCO, Ketua Umum Senawangi Bambang Soelistyo berharap Indonesia bisa menjadi Rumah Wayang Dunia, sehingga dapat bermanfaat untuk memajukan ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM.
