KABAR DPR – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina, pada rapat dengar pendapat komisi VI dan BUMN pangan meminta agar Pemerintah memastikan kesiapan BUMN pangan dan perkebunan menghadapi Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023.
“Saya mengapresiasi PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ IDFOOD, Perum Bulog dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) untuk melakukan koordinasi dengan instansi Kementerian/Lembaga untuk memastikan ketersediaan stock, ketepatan waktu distribusi dan stabilisasi harga pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023,” kata Nevi kepada wartawan, Senin (17/4/2023).
Politisi PKS ini mempertanyakan, akan terjadinya benturan kebijakan importasi pangan yang terjadi pada saat panen raya. Menurutnya, impor beras menjadi isu hangat di tengah musim panen raya di berbagai wilayah di Indonesia dengan dalih sebagai cadangan stok pangan.
“Kami di PKS, selalu meminta kepada pemerintah agar fokus pada penguatan produksi pangan di sektor hulu, agar Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional,” tegasnya.
Legislator asal Sumatera Barat II ini mengingatkan, bahwa selain masalah ketersediaan barang, kenaikan harga sembako juga menjadi masalah fundamental masyarakat.
Banyak laporan yang Nevi terima, langsung dari masyarakat maupun berbagai lembaga di daerah yang menginformasikan realita di lapangan yang menyampaikan terjadinya kenaikan harga tersebut seperti pada beras, daging, telur.
Nevi menegaskan, agar BUMN pangan terutama ID Food selalu siap dan sigap dalam menjaga stabilitas harga sembako selama ramadhan dan menjelang hari raya idul fitri.
Bahkan bukan hanya itu, ia juga mengingatkan akan berita yang mulai marak akhir-akhir ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat yang mulai berkurang daya belinya terhadap pangan.
“Kenyataan menunjukkan angka stunting kita mulai merangkak naik. Untuk itu, kami minta, BUMN selain fokus jangka pendek menghadapi persiapan lebaran, juga semakin memperkuat program dalam Penurunan Prevalensi Stunting dengan memperhatikan aspirasi masyarakat,” paparnya.
Berkaitan dengan bantuan pangan, Nevi mempertanyakan BULOG pada sinkronisasi data dengan Kemensos yakni data KPM. Karena data data keluarga penerima manfaat (KPM) ini telah diminta BPK untuk divalidasi karena terindikasi tidak tepat sasaran bantuan Rp6,93 triliun.
Menurutnya, data ini penting dalam perencanaan awal memberikan bantuan kepada keluarga Indonesia.
“Saya minta Bulog juga melakukan validasi sebagai upaya efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan pangan. Jumlah 21.353.000 KPM ini sangat besar sehingga jangan sampai uang negara ini tidak efektif untuk melayani rakyat Indonesia,” pungkasnya.
