DEMAK, KABARDPR.COM-Komisi IV DPR RI berkomitmen memperjuangkan perbaikan lahan yang rusak akibat dari banjir yang merendam sekitar 3.427 hektare sawah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pihaknya juga menyoroti sarana infrastruktur jaringan irigasi yang perlu direvitalisasi, selain memang kondisinya yang sudah usang karena dibangun sejak era delapan puluh tahunan dan minim pemeliharaan.
Menurut Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan, potensi kerugian dari banjir tersebut bisa mencapai Rp70 milyar. Hal itu karena banjir ini berdampak kepada hasil produksi padi yang tidak optimal, di tengah kondisi kelangkaan beras yang ada di masyarakat. Selain itu, sarana infrastruktur jaringan irigasi yang minim pemeliharaan juga menjadi perhatian.
“Nanti akan kami sampaikan kepada Menteri Pertanian. Kedepan agar jaringan-jaringan irigasi tersebut akan menjadi kunci juga bagi peningkatan produksi beras kita, tidak hanya selalu pupuk yang menjadi perhatian utama,” ujar Budhy kepada Parlementaria mengunjungi posko penanganan banjir di Kabupaten Demak, Jateng, Kamis (29/2/2024).
Politisi F-Golkar ini mengatakan, terkait penanganan rusaknya lahan pertanian sekitar 3000 hektare, Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana dan jajaran Kementerian Pertanian sudah menyiapkan langkah-langkah dalam upayanya agar lahan pertanian tersebut bisa digunakan kembali. Dengan harapan, lahan pertanian tersebut dapat kembali memberikan kontribusi terhadap produksi padi di Kabupaten Demak.
Demak direvitalisasi, karena sangat mungkin rawan jebol ke depannya. Tadi disampaikan juga oleh salah satu camat, masih banyak titik-titik yang memang memerlukan penanganan pemeliharaan. Kami sudah meminta perhatian dari Kementerian PUPR untuk bisa mendapatkan perhatian, karena tanggul ataupun saluran irigasi ini berkontribusi terhadap produksi beras nasional kita. Ini harus menjadi perhatian lintas kementerian terhadap pemeliharaan dari jaringan-jaringan irigasi ini,” pungkas Budhy.
Selain itu, Legislator Dapil Jabar III ini juga meminta perhatian Pemerintah Daerah turut serta dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini. Kalau untuk jaringan irigasi primer tentu menjadi tupoksinya Pemerintah Pusat, tetapi jaringan anak-anak sungainya bisa menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah.
“Jadi kita berharap bahwa, masalah ini bisa dikerjakan secara gotong-royong dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah. Kami nanti akan melakukan rapat internal dulu di Komisi IV DPR untuk kemudian menindaklanjuti hasil kunjungan kerja reses ini, nanti akan kami putuskan di rapat internal apakah perlu rapat lintas komisi yang terkait. Yang pasti kami ingin nanti ada kesepakatan dari pemerintah terhadap perhatian kepada jaringan-jaringan irigasi ini,” ucap Budhy. (jk/rdn)
