KABAR DPR – Salah seorang pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yakni Sudarman Harjasaputra yang menjabat Kepala Kantor BPN Jakarta Timur (Jaktim) telah menjadi sorotan publik, lantaran istrinya Vidia Picarita (VP) disebut kerap pamer kehidupan mewah di media sosial (medsos).
VP diketahui sering mengunggah foto di berbagai negara seperti, Austria, Polandia, Slovakia, Jepang, Korea, Prancis, hingga Venesia. Juga mengunggah foto saat menggunakan pesawat kelas bisnis yang menyediakan fasilitas bassinet.
Terkait hal ini, Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung langkah Menteri ATR/BPN memberikan tindakan yang tegas kepada pejabat di lingkungan Kementerian ATR/ BPN yang berpenampilan mewah dan memperlihatkan gaya hidup yang hedonis.
Menurutnya, gaya hidup mewah yang ditunjukkan oleh pejabat pemerintah maupun anggota keluarganya, baik dalam kesehariannya maupun mediasos merupakan tindakan yang tidak tepat dan juga tidak wajar.
“Sebagai pejabat publik yang merupakan abdi negara semestinya bersikap dan berpenampilan sewajarnya dengan menampilkan citra diri yang baik di tengah masayarakat,” kata Guspardi kepada waratwan, Selasa (14/3/2023)
Politikus PAN ini juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengecek kewajaran harta kekayaan Sudarman, yang berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Maret 2022, yang bersangkutan memiliki harta senilai Rp 14,7 miliar.
“Tentu kita mendukung agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa harta kekayaannya, guna menguji kepatutan dan kewajaran dari harta Kepala BPN Jaktim ini,” ujarnya.
Legislator Dapil Sumatera Barat II ini menilai, gaya hidup mewah (hedonks) yang dipamerkan oleh Kepala Kantor BPN Jaktum maupun anggota keluarganya bisa jadi ibarat gunung es yang baru sedikit saja yang terlihat. Tidak menutup kemungkinan banyak PNS di Kementerian ATR/BPN dan di Kementerian lainnya melakukan hal yang sama.
“Gaya hidup hedonis yang dipertontonkan baik oleh pejabat maupun anggota keluarganya yang saai ini sedang disorot masyarakat, tentunya akan membawa citra negatif kepada Kementerian ATR/BPN yang tengah giat-giatnya melakukan inovasi melalui berbagai program yang ditujukan untuk memberikan pelayanan paripurna kepada masyarakat,” sesalnya.
Guspardi pun merasa heran, di tengah ancaman krisis yang melanda banyak negara, tak terkecuali yang menghantui negara Indonesia, ternyata masih saja ditemukan pejabat yang berperilaku bermewahan. Sementara banyak dari masyarakat yang perlu mendapatkan uluran tangan. Angka kemiskinan semakin tinggi dengan kondisi perekonomian negara yang belum sepenuhnya pulih terutama pasca pandemi Covid-19.
“Tapi masih gak peka. Sama sekali tidak punya sense of crisis,” tukasnya.
Dilihat dari segi etika dan moral, menurutnya, hal itu sangat tidak pas. Terlebih lagi sebagai bangsa yang dikenal religius.
“Sebagai orang beragama, kita patut mengingat ancaman Allah dalam Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 16 misalnya, bahwa Allah tidak segan membinasakan suatu negeri, jika di negeri itu tidak lagi ada rasa keadilan. Indikasinya ialah leluasanya orang yang hidup megah nan mewah, dan tidak memiliki kepedulian terhadap keadaan masyarakat sekelilingnya yang kurang beruntung,” terangnya.
Oleh karena itu, Guspardi meminta kepada Kementerian ATR/BPN maupun kepada Kementerian lainnya tak terkecuali pejabat pembina kepegawaian dari pusat sampai ketingkat daerah untuk memberikan himbauan dan pembinaan agar ASN tidak bergaya hidup mewah.
“Para pejabat dan seluruh ASN yang merupakan abdi negara semestinya menjaga integritas dan mempedomani nilai–nilai dasar Core Value ASN ber-AKHLAK yang telah diluncurkan oleh Presiden Jokowi beberapa saat lalu sebagai panduan pembentukan karakter ASN di Indonesia,” pungkas Guspardi.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan bakal menindak tegas Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra yang viral di media sosial dengan gaya hidup mewah dirinya dan keluarga, jika terbukti terjadi ketidakwajaran terkait harta yang dimilikinya.
“Jika benar-benar terbukti ditemukan ketidakwajaran atau penyimpangan, Menteri ATR/Kepala BPN akan segera menindaklanjuti serta tidak akan segan mengambil langkah tegas,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Yulia Kaya Nirmawati dalam keterangan resmi, Jumat (10/3).
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta agar semua pimpinan kementerian/lembaga bisa mendisiplinkan bawahannya serta membersihkan dan membenahi institusinya masing-masing agar tak terjadi masalah serupa
“Sekali lagi saya ingin tekankan, supaya ditekankan kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan, apalagi sampai dipajang di IG (Instagram), di media sosial lainnya, adalah tindakan yang sungguh sangat-sangat tidak pantas,” ujarnya
