KABAR DPR – Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya mengingatkan Pemerintah untuk menyiapkan skenario guna mempercepat penyelesaian 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor infrastruktur. Dengan adanya komitmen penyelesaian dari Pemerintah, diharapkan masyarakat akan segera merasakan manfaatnya.
“Pemerintah perlu mengambil tindakan cepat dan tepat untuk menyelamatkan proyek-proyek strategis sehingga dapat memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat,” kata Anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria pada Kamis (3/8/2023).
Seperti diketahui, 58 PSN dengan nilai investasi mencapai Rp470 triliun terancam mangkrak karena diperkirakan tidak akan selesai hingga akhir masa pemerintahan tahun 2024. Untuk itu, Willy berharap Pemerintah bisa memilih proyek mana saja yang harus masuk dalam skala prioritas.
“Artinya, Pemerintah harus memasang target yang jelas dan menjaga kepercayaan publik supaya beberapa proyek tetap bisa diselesaikan pada tahun 2024 nanti lewat skala prioritas,” terangnya.
Politisi partai NasDem itu menambahkan bahwa diperlukan langkah strategis untuk shifting prioritas mulai dari yang paling besar dampaknya bagi masyarakat. “Selesaikan lebih dulu proyek yang berperan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dan yang juga menciptakan ruang pekerjaan bagi masyarakat luas guna mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan nasional,” papar Willy.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian Willy adalah pembangunan Blok Masela, yang berlokasi di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Blok Masela yang akan menjadi lapangan minyak dan gas terbesar di Indonesia itu merupakan salah satu PSN andalan Presiden Jokowi. Willy mewanti-wanti agar proyek tersebut tetap terealisasi hingga akhir 2024 nanti.
“Sejak persetujuan POD (Plan of Development) tahun 2019, Presiden selalu berharap akan pembangunan Blok Masela segera rampung pada 2024 yang akan memberikan dampak signifikan terhadap keperluan Migas bagi masyarakat Indonesia,” sebut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.
